PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi kemajuan daerah.
Hal itu disampaikannya dalam ekspos Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Bakti 2025 - 2030, Jumat (20/2/2026) di Balai Pauh Janggi.
Menurutnya, program Riau Membangun Desa, Memajukan Kota menjadi arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan dan penguatan ekonomi berbasis desa.
Hasilnya, Indeks Desa Provinsi Riau Tahun 2025 berhasil menempati peringkat 10 nasional dengan skor 76,279 dan berstatus maju.
"Alhamdulillah, Indeks Desa Riau berada di peringkat 10 nasional dengan status maju. Ini menunjukkan pembangunan desa di Riau berada pada jalur yang tepat," ujar SF Hariyanto.
Ia juga memastikan, pada 2025 tidak ada lagi desa di Riau yang berstatus sangat tertinggal maupun tertinggal.
Dari total 1.591 desa di Riau, rinciannya sebagai berikut:
• Desa Mandiri: 759 desa
• Desa Maju: 471 desa
• Desa Berkembang: 361 desa
• Desa Tertinggal: 0
• Desa Sangat Tertinggal: 0
Untuk memperkuat pembangunan desa, Pemprov Riau pada 2025 mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi kepada 1.579 desa dengan total anggaran Rp40,29 miliar.
Bantuan tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa.
"Kami ingin memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Bantuan keuangan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah agar desa semakin mandiri dan produktif," jelas Plt Gubernur.
Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Pasca intervensi Bantuan Keuangan Khusus (BKK), jumlah BUMDesa tercatat 1.260 unit dengan rincian:
• Dasar/Perintis: 359
• Tumbuh/Pemula: 110
• Berkembang: 403
• Maju: 388
SF Hariyanto menegaskan, peningkatan status BUMDesa menjadi indikator penting dalam mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi.
"BUMDesa harus menjadi lokomotif ekonomi desa. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan, kita ingin desa mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas SF Hariyanto. (*)