PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru mencatat lonjakan signifikan di tengah tekanan fiskal. Kuncinya bukan sebatas menaikkan target, tetapi mempermudah layanan dan memberi insentif, sehingga masyarakat makin patuh membayar pajak.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan, kenaikan ini tidak lepas dari sejumlah terobosan yang fokus pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak.
"Prinsipnya kita tingkatkan pelayanan dulu. Masyarakat mau bayar pajak kalau prosesnya mudah dan tidak ribet," ucap Wali Kota.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan kemudahan serta diskon pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini terbukti efektif mendorong partisipasi masyarakat.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah pembayaran pajak meningkat signifikan.
Selain itu, Pemko juga mendorong percepatan layanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Proses yang lebih cepat dan sederhana dinilai menjadi faktor penting meningkatnya kepatuhan.
"Kalau izin dipermudah dan cepat, tentu masyarakat lebih antusias. Ini juga berdampak pada pajak seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)," jelasnya.
Tak hanya dari sektor tersebut, kenaikan PAD juga ditopang oleh peningkatan penerimaan dari pajak opsen, reklame, hotel, restoran, serta sektor lainnya.
Wali Kota mengungkapkan, lonjakan PAD terlihat jelas jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2025, PAD Pekanbaru meningkat dari kisaran Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1,2 triliun.
Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting, menurutnya, adalah bagaimana pajak yang dibayarkan masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya.
"Pajak itu harus kembali ke masyarakat. Makanya kita dorong perbaikan jalan, infrastruktur, fasilitas umum, hingga kebersihan. Semua itu harus bisa dirasakan langsung," tegasnya.
Dengan pendekatan pelayanan yang lebih mudah dan hasil yang nyata di lapangan, Pemko Pekanbaru berharap kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian keuangan daerah. (*)