PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memvalidasi data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar bantuan iuran tepat sasaran. Untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC), Pemko juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar pada APBD 2026.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, Hazli Fedriyanto, mengatakan pemadanan data dilakukan bersama BPJS Kesehatan, Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
"Kami ingin memastikan seluruh peserta yang ditanggung pemerintah benar-benar sesuai dengan ketentuan," kata Hazli.
Menurutnya, sinkronisasi data akan terus diintensifkan agar kepesertaan JKN lebih akurat dan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Data dari BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil harus diselaraskan, sehingga kepesertaan JKN benar-benar akurat," ujarnya.
Selain itu, Diskes juga akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memastikan data pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, terdaftar pada segmen kepesertaan JKN yang sesuai.
Hazli menjelaskan, untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), data mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Saat ini jumlahnya sekitar 188 ribu jiwa.
"Meski mengacu pada data Kemensos, kami tetap melakukan penyortiran agar penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria," jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga layanan kesehatan bagi masyarakat, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar dalam APBD 2026 untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC).
Anggaran tersebut digunakan untuk menjamin masyarakat yang memenuhi syarat tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan melalui Program JKN. (*)