PEKANBARU (RUANGRIAU) - Di tengah tingkat inflasi di Indonesia yang masih tinggi, Kota Pekanbaru diganjar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award 2021 oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Ini karena inflasi di Kota Bertuah dinilai masih bisa ditekan. 

Pekanbaru menerima penghargaan ini bersama beberapa daerah lainnya. Penghargaan merupakan yang kedua kali diterima Pekanbaru dalam kategori salah satu TPID Kota berkinerja terbaik di wilayah Sumatera. 

Pj Wako Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menunjukkan penghargaan TPID Award yang diberikan oleh Tim Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (14/9/2022) di Surabaya. Award diberikan karena keberhasilan menangani inflasi. Pemberian penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kepada Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP disaksikan Menko Perekonomian Dr (HC) Ir Airlangga Hartarto MBAM MT dan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Shangri-La Ballroom Surabaya, Rabu (14/9/2022). 

Penghargaan tersebut diraih karena nilai inflasi Kota Pekanbaru lebih baik dibanding inflasi nasional dan Kota-kota lainnya di Pulau Sumatera. "Penghargaan ini akan menjadi motivasi kita kedepan menjaga stabilitas ekonomi. Sesuai dengan instruksi presiden RI Bapak Joko Widodo, sinergi dan ketahanan pangan akan kita tingkatkan guna mengendalikan inflasi di daerah," terang Muflihun usai menerima penghargan tersebut.

Dijelaskannya, TPID Award ini dinilai dari tiga parameter penilaian yaitu bagus diproses artinya, ada keterlibatan pimpinan daerah dalam memastikan persediaan pasokan dan pengendalian harga. "Dalam hal ini adalah kebijakan pemimpin daerah dalam upaya daerah menjamin pasokan dan menstabilkan harga," jelasnya. 

Pj Wako Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menghadiri Rakor Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tersebut digelar di Shangri-La Ballroom Surabaya, Rabu (14/9/2022). Realisasi dari kebijakan itu sambung Muflihun dilakukan dengan mengeluarkan aturan dan menjalin kerjasama dengan daerah lain. 

"Kita lakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya kerja sama dengan daerah lain," imbuhnya.

Kemudian pula, ukuran yang digunakan adalah hasil dari kebijakan dan langkah yang diambil. "Selanjutnya adalah bagus output. Dimana hasil produksi atau orang yang menjadi sasaran telah tercapai. Dan terakir bagus di outcome dimana pencapaian pengendalian inflasi terbaik," tegasnya. 

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang digelar pada Agustus silam, disebut bahwa tingkat inflasi di Indonesia pada year-on-year Juli 2022 mencapai 4,94 persen atau lebih tinggi dari sasaran 3 persen. Dari jumlah tersebut, lima Provinsi tertinggi tingkat inflasinya yaitu Jambi 8,55 persen, Sumbar 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen dan Aceh 6,97 persen. Dalam hal ini, Presiden RI Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan penting mengendalikan inflasi. 

Pertama, perkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. Selanjutnya, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. 

Setelah itu, arahan yang ketiga adalah menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antar daerah, termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat. Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah dan kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menindaklanjuti instruksi tersebut, digelar Rakor Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tersebut digelar di Shangri-La Ballroom Surabaya, Selasa (14/9/2022). Rakorpusda ini mengusung tema 'Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan; Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan'. Terlihat hadir dalam kegiatan Rakorpusda ini Menteri Koordinator Perekonomian Dr (HC) Ir Airlangga Hartarto MBAM MT, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, Wakil Mendagri John Wempi Wetipo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan sejumlah deputi pemerintahan pusat. 

Rakorpusda tersebut dilakukan secara online diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia dan hanya 29 Bupati/Walikota yang diharuskan ikut secara offline. Dari 29 kepala daerah tersebut, Pj Wako Pekanbaru Muflihun SSTP MAP menjadi salah satunya. 

Saat dipaparkan Airlangga, ada beragam indikator yang menyebabkan terjadinya inflasi. Salah satunya adalah pangan dan cabe. Agar ini tidak terjadi, pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh daerah untuk fokus pada indikator yang ada di daerahnya dan yang berpotensi meningkatkan inflasi. 

"Ada banyak penyebab inflasi meningkat, terutama di daerah. Jadi, kami minta seluruh daerah melakukan pemetaan atas indikator yang menyebabkan hal tersebut. Kepala daerah lalu membuat kebijakan guna mengatasi persoalan yang terjadi dilapangan. Dengan sinergi dan kolaborasi, pengendalian inflasi bisa kita atasi bersama," ujar Airlangga yang juga ketua tim percepatan pengendalian inflasi nasional. 

Dari beberapa penjelasan diatas, Pemko Pekanbaru dibawah kepemimpinan Pj Wako Pekanbaru Muflihun SSTP MAP sudah mengimplemtasikannya. Salah setunya dengan kebijakan Pj Wako Pekanbaru untuk membudidayakan cabe di pekarangan, hingga melakukan pemantauan harga barang di pasar. 

"Tadi dari pemaparan dan instruksi langsung bapak Presiden RI Joko Widodo, pangan adalah salah satu komoditi yang menyebabkan inflasi. Dari Rakerpusda tadi juga dititik beratkan pada apa yang menyebabkan inflasi. Harapnya, kebijakan yang sudah kita susun dan diatur kemarin bisa menjadi daya dorong agar inflasi daerah bisa dikendalikan," harap Muflihun. (ADV)