BAGANSIAPIAPI (RUANGRIAU.COM) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan DPRD Rohil bersama Aliansi Mahasiswa Rohil Bersatu (AMRB) berlangsung cair. 

Diskusi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, sejumlah tuntutan yang dilontarkan perwakilan mahasiswa itu dapat terjawab dengan lugas. 

Wakil Ketua III DPRD Rohil Hamzah SHi MM yang memimpin rapat menyebutkan, RDP yang diikuti oleh seluruh komisi di DPRD Rohil itu membahas terkait pelaksanaan Pilpeng, gaji honorer dan persoalan di Satpol PP. 

"Secara regulasi kita tidak ada masalah. Bahkan untuk regulasi semua sudah tuntas tinggal lagi menunggu pelaksanaan oleh pemerintah daerah," kata Hamzah. 

Sementara itu soal gaji honorer yang belum tuntas. DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan. "Kita sudah panggil langsung kepala BPKAD soal ini pada Februari lalu, maka saya sampai di tingkat DPRD sudah berjalan sebagaimana mestinya tinggal saja menunggu eksekusi dari pemerintah daerah," ungkapnya. 

Kemudian itu, terkait persoalan yang terjadi di Satpol PP, menurut Hamzah bahwa itu sudah menjadi ranahnya aparat penegak hukum (APH). Kendati pihaknya juga telah memanggil pihak Satpol PP untuk klarifikasi. 

"Secara tanggung jawab kita sudah kita panggil Satpol PP terkait penerimaan dan berapa jumlah honorer yang diterima. Di tingkat DPRD semua sudah tuntas," sebutnya. 

Karena tidak hadirnya pihak pemerintah daerah, maka perlu dilakukan hearing publik kembali agar pemerintah daerah dapat hadir. "Sepertinya perlu dilakukan hearing publik, karena perwakilan pemerintah daerah tidak ada yang hadir saat kita RDP. Dan mahasiswa pun meminta demikian," pungkasnya. (*)