BANGKINANG (RUANGRIAU.COM) - Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kampar menyoroti penurunan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2022. 

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang II Tahun 2023, Penutupan Masa Sidang II Sekaligus Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2023 yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (3/7/2023). 

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan dihadiri lengkap para wakil ketua baik H Tony Hidayat, Repol maupun Fahmil.  

Sementara Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus berhalangan hadir dan diwakili oleh Pj Sekda Kampar. Sejumlah kepala OPD juga tampak tidak hadir. 

Selain menyoroti penurunan PAD, sejumlah fraksi juga mempertanyakan solusi terhadap peningkatan PAD dan kenapa alasan tidak tercapainya target dan penurunan PAD. 

Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya Rofii Siregar. Ia meminta Pemkab Kampar melakukan pembenahan yang serius.  

"Setiap tahun hambatannya itu ke itu saja. Lemahnya SDM. Lemahnya pengelolaan keuangan, kurangnya Bimtek, sosialiasi, pengelolaan keuangan pegawai," ujar Rofii. 

Rofii juga menyoroti beberapa perusahaan daerah yang cenderung merugi, seperti BPR Sarimadu, PDAM Tirta Kampar dan Perusahaan Daerah Aneka Karya.  

Berdasarkan laporan pandangan umum beberapa fraksi diperoleh data, pada Tahun 2022, realisasi PAD mencapai Rp 260.416.048.442, 71. Sedangkan realisasi PAD tahun 2021 mencapai Rp 267.671.965.076,34. Penurunan PAD pada Tahun 2022 mencapai Rp 7 miliar lebih.  

Penurunan yang cukup tajam terjadi di sektor pendapatan restribusi daerah yang mencapai hampir Rp 4 miliar. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan retribusi daerah hanya Rp 8,8 miliar lebih. Sementara realisasi pendapatan retribusi daerah tahun sebelumnya (2021) mencapai Rp 12 miliar lebih.  

Begitu juga di sektor pajak daerah. Tahun 2022 realisasinya sebesar Rp.142 miliar lebih. Sementara realisasi tahun 2021 sebesar Rp146 miliar lebih.  

Fraksi PPP melalui juru bicaranya Muhammad Anshor menyampaikan, penurunan PAD juga terjadi pada sektor jasa giro yang mencapai Rp 2,3 miliar, denda pelaksanaan pekerjaan lebih dari Rp 354 juta dan pendapatan dari pengembalian Rp 166 juta.  

"Dana desa yang merupakan bagian yang penting, tahun 2022 yang tak teraliasi lebih dari Rp 1,6 miliar padahal desa ujung tombak pembangunan daerah. Bantuan keuangan juga mengalami penurunan," ujarnya.

Politisi asal Dapil Siak Hulu-Perhentian Raja ini berharap semua yang sudah dilakukan hendaknya menjadi catatan bersama. "FPPP menginginkan jawaban, faktor apa saja yang menyebabkan realisasi di beberapa item ini menurun," ungkapnya.  

Ia menyarankan kepada Pj Bupati Kampar memberikan penghargaan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang kinerjanya bagus dan tak segan-segan memberikan punishment terhadap kepala OPD yang kerjanya di bawah target. Pj Bupati juga diminta dan arif bijaksana menilai OPD. "Agar kinerja OPD meningkat, letakkan orang pada tempat sesuai keahliannya atau bahasa sekarangnya the right man on the right place," tegas Anshor. 

Juru bicara Fraksi Demokrat Juswari Umar Said ketika meminta Pemkab Kampar agar lebih kreatif dan berupaya menggencarkan peningkatan penerimaan PAD karena PAD merupakan sumber pendapatan terbesar untuk keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.  

Fraksi Demokrat menilai, penurunan PAD disebabkan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah dan kelemahan kualitas SDM aparatur.  

Secara tegas Fraksi Demokrat meminta kepada Pj Bupati jangan ada keraguan untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bersangkutan jika ditemukan adanya kejanggalan dalam realisasi PAD. Fraksi Partai Demokrat mendukung Pj Bupati memilih pejabat yang professional, jangan hanya mengandalkan kedekatan, lalu mengabaikan profesionalisme dalam kinerja. 

Pj Bupati Kampar yang diwakili oleh Pj Sekda Kampar Ramlah mengapresiasi saran dan masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi terkait dengan pemerataan pembangunan di bidang Infrastruktur. Pemkab Kampar akan berupaya untuk selalu selalu melakukan pemerataan pembangunan dibidang Infrastruktur, terutama di daerah perbatasan. 

Terkait kendala yang dihadapi oleh Pemkab Kampar terkait optimalisasi penerimaan PAD diantaranya adalah luasnya wilayah Kabupaten Kampar yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan PAD. 

“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kampar telah membuat kebijakan dengan membentuk Unit pelaksana Teknis Pajak Daerah (UPT Pajak Daerah) pada lima wilayah Kabupaten Kampar untuk memberikan kemudahann penatausahaan pajak daerah serta mampu menggali seluruh potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kampar," ulas Ramlah.  

Pemkab Kampar terus berupaya mengembangkan strategi, inovasi dan terobosan dalam bentuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

“Saat ini Pemerintah Daerah telah melakukan proses transformasi layanan pajak daerah dan retribusi daerah dari konvensional (manual) ke sistem online (digital) sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan pajak daerah dan retribusi daerah," jelasnya. (***)