DPRD Rohil Terima Nota Keuangan R-APBD Perubahan 2023

Kamis, 28 September 2023

BAGANSIAPIAPI (RUANGRIAU.COM) - Pada 
paripurna Ke 17 Masa Sidang Ke-3 DPRD Rohil menerima Nota Keuangan R-APBD 2023 Rabu (27/9/2023) di aula sidang utama Kantor DPRD Rohil. 

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan oleh bupati Rohil tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Rohil Maston, didampingi Wakil Ketua I H Abdullah, Wakil Ketua II Basiran Nur Efendi SE MIP dan Wakil Ketua III Hamzah SHi MM. 

Secara umum Bupati Afrizal Sintong menyampaikan Nota Keuangan Rancangan (R-APBD) tahun 2023, sesuai dengan pedoman penyusunan dan mempertimbangkan tentang pengelola keuangan APBD. 

Bahwa terjadi perubahan itu apabila terjadi perubahan asumsi, yang dapat digunakan antar unit kegiatan organisasi dan kondisi Silpa kegiatan digunakan masa darurat dengan dasar pertimbangan. 

Selanjutnya, adanya peningkatan dana transfer pusat ke daerah yakni kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2023 seperti DBH hasil sawit. Dengan demikian dirinya berharap sehingga berjalan baik, namun tetap pada persediaan anggaran skala proritas. 

"Kami juga menyadari saat kesepakatan perubahan KUA dan PPAS dilaksanakan  pembahasan dalam waktu singkat. Namun tidak mengurangi materi pembahasan bersama TAPD, OPD dan Banggar secara bersama melakukan proses pembahasan R-APBD 2023 dengan melalui Ranperda," ungkapnya. 

Bupati juga menjelaskan bahwa pendapatan daerah mengalami perubahan dimana sebelumnya Rp 2,1 triliun sehingga menjadi Rp 2,4 triliun atau bertambah Rp 92 milyar. 

Selain itu, tambahnya belanja daerah mengalami perubahan dari sebelumnya Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,4 triliun atau peningkatan Rp 230 milyar lebih. 

Sementara Pembiayaan daerah sumber sisa dana lebih perhitungan pada sebelumnya Rp 62 milyar rupiah menjadi Rp 4,6 milyar sesuai LHP BPK RI bahwa pengeluaran pada pembiayaan tidak mengalami perubahan dengan nol rupiah. 

Melalui Perubahan R-APBD 2023 juga diharapkan program antar kegiatan berjalan dengan maksimal dan berdampak  peningkatan ekonomi masyarakat. (*)