KAMPAR (RUANGRIAU.COM) - Rapat paripurna, penyampaian pandangan umum fraksi Dprd Kampar Senin (17/7/2023) membahas terhadap RPP Apbd Kampar tahun anggaran 2022, juru bicara Fraksi Partai Golkar Harsono meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, agar tahun 2024 menerapkan Single Salary, atau Gaji Tunggal.

Harsono menyebutkan sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kampar belum menerapkan sistem gaji tunggal , atau single salary, bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kampar, telah menjadi sorotan berbagai pihak, di lembaga legislatif Kabupaten Kampar.Karena hal ini telah diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen ASN.

Lanjutnya lagi mengenai pembayaran gaji tunggal atau single salary ini, merupakan amanah dari Undang Undang, dan peraturan pemerintah, yang seharusnya dilaksanakan segera oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Apalagi aturan ini telah dikeluarkan sejak tahun 2014 lalu, karena dengan diberlakukannya sistem penggajian tunggal ini maka , akan dapat meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, dan juga dapat mengukur kinerja setiap ASN yang berdinas.

Sedangkan Wakil Ketua Dprd Kampar, dari Fraksi Partai Golkar, Repol, menyampaikan kenapa persoalan penerapan gaji tunggal atau single salary ini, menjadi salah satu yang disorot Fraksi Partai Golkar. Karena untuk di Provinsi Riau sendiri, Kabupaten Kampar, menjadi satu dari dua kabupaten yang hingga saat ini belum menerapkan sistem tersebut.

Pada hal Pemerintah Provinsi Riau , telah lama menerapkan bagi ASN nya, dan ini harus menjadi perhatian kita semua, agar ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, yang benar – benar bekerja ini, dapat meningkat kesejahteraannya.

Untuk diketahui juga Rapat paripurna ini sendiri, dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ramlah, mewakili PJ Bupati Kabupaten Kampar. Dan dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal, bersama Tiga Wakil Ketua Dprd Kampar, masing – masing, Tony Hidayat dari Fraksi Partai Demokrat, Repol dari Fraksi Partai Golkar dan Fahmil dari Fraksi Partai PKS.

Selain itu saat usai dibacakannya pandangan umum masing – masing fraksi, maka delapan fraksi yang ada di Dprd Kampar, sepakat semuanya, untuk melanjutkan pembahasan Ranperda RPP Apbd Kabupaten Kampar, tahun anggaran 2022 ini, untuk dibahas di tingkat badan anggaran.****