KALTIM (RUANGRIAU.COM) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan butuh persiapan matang soal perubahan status ibu kota. Menurutnya, proses pemindahan ibu kota tidak gampang. Ia lantas menganalogikan proses pindah rumah yang dinilainya ribet. 

Presiden menanggapi perihal belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Pindah rumah saja kan kita itu, aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan," kata Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 12/8/2024). 

Presiden menegaskan, penerbitan Keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan, dalam hal ini progres pembangunan di IKN. 

"Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat," ucapnya. 

Sementara, Presiden Terpilih Prabowo Subianto optimistis fungsi IKN berjalan optimal paling cepat tiga tahun mendatang. 

"Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama dan berat, tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan," kata Prabowo. 

Prabowo bertekad untuk melanjutkan seluruh tahap pembangunan IKN yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi hingga seluruh fase selesai. 

"Saya sudah berkali-kali sampaikan, bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," katanya. 

Meski tidak memiliki latar belakang ilmu teknis, namun Prabowo menyebut pengalamannya dalam berbagai pembangunan di Indonesia dapat menjadi dasar untuk mengawal pembangunan IKN hingga tuntas. 

"Saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan. Saya juga banyak membangun," ujarnya. 

Selain berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan IKN, Prabowo juga terlibat langsung sebagai investor pembangunan di IKN. 

"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," katanya. 

Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu optimistis mampu memenuhi harapan publik terhadap manfaat pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju IKN. 

"Saya kira kalau kita lihat, optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," katanya. 

Saat disinggung apakah dirinya mau berkantor di IKN, Prabowo menyebut bahwa seorang Presiden harus ada di ibu kota. 

"Kalau ibu kota, ya Presiden ada di ibu kota," katanya. 

Berdasarkan cetak biru pembangunan IKN, implementasi pembangunan IKN pada tahap 1 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. 

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga memperkirakan seluruh tahapan pembangunan membutuhkan waktu selama 20 tahun. 

"Tahapan itu diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Dalam kurun 2 tahun terakhir, hingga akhir Juli 2024, pembangunan IKN berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, meliputi kebutuhan air, jaringan jalan, sanitasi, persampahan, hingga kantor pemerintahan," katanya. 

Sebelumnya, Presiden mengatakan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya. 

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Presiden pada awal Juli 2024. 

Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. 

Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut. 

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden. 

Diketahui, Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama dan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung. 

"Presiden akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/8/2024). (*)