BAGANSIAPIAPI (RUANGRIAU.COM) - Setelah resmi dilantik, sebanyak 45 anggota DPRD Rohil bakal menghadapi banyak pekerjaan yang sudah menumpuk. Salah satunya, mereka akan segera melakukan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.

"Selanjutnya kita juga harus menggesa terkait APBD Perubahan, karena memang perubahan itu menjadi tanggung jawab kita.  Tapi perubahannya juga harus diinisiasi betul-betul peruntukannya dari mana pendapatannya," kata Amansyah, yang kembali dilantik untuk periode 2024/2029.

Sebagai anggota DPRD senior, Amansyah menyebutkan bahwa sebelumnya bukan dewan tidak setuju terkait perubahan itu, seyogyanya pihaknya sangat setuju kalau memang APBD itu berdasarkan hasil review dan verifikasi pemerintah provinsi.

"Kami juga belum bisa melihat isi APBD Perubahan ini, sehingga nanti di masa jabatan yang berikut ini kami akan maksimalkan," katanya.

Amansyah mengaku, bahwa di APBD Perubahan ini banyak hak daripada pegawai dan perangkat desa yang belum terbayarkan, seperti honor, TPP, Tukin, hingga kebutuhan desa.

"Kita tidak boleh tidak mengesahkan perubahan ini, karena di situ ada honor, ada TPP, ada kebutuhan ASN dan kebutuhan desa di situ. Jadi kita harus segera tuntaskan," sebut anggota dewan lima periode ini.

Kendati demikian, DPRD akan tetap melakukan koreksi secara detail belanja daerah ini apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, apalagi hari ini ada peningkatan APBD dari Rp 2,2 menjadi Rp 2,9 triliun.

"Nah Rp 2,9 ini yang menjadi catatan kami, transit review dan verifikasi provinsi itu  diberikan kewenangan. Apakah sudah melalui tahapan verifikasi itu atau belum, ini yang sedang kita pertanyakan," ujarnya lagi.

Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di DPRD, Amansyah mengaku pembangunan dan sistem di pemerintahan Kabupaten Rohil setiap periodenya terus membaik, namun demikian masih banyak yang belum baik, maka itulah yang perlu perbaikan.

"Saya kira semakin baik ya, namun masih ada yang harus kita perbaiki lagi," ucapnya.

Terutama pada hal pendapatan daerah, kabupaten Rohil setakat ini masih bergantung pada sekitar DBH, kemudian pajak sawit dan segala macamnya.

"Bagaimana kita ke depan bisa mendorong pemerintah daerah dengan pendapatan bisa membangun lebih baik. Dari pendapatan daerah masih banyak yang bisa kita kerjakan," sebutnya.

Masih menurutnya, Rohil bisa memaksimalkan segala potensi pendapatan daerah dengan baik, untuk itu segala regulasi dan aturan akan DPRD siapkan sebagai landasan pemerintah daerah bisa bekerja dengan maksimal. (*)