AMERIKA SERIKAT (RUANGRIAU.COM) - Pemerintahan Trump, melalui email yang dikirim Sabtu malam, meminta pegawai pemerintah federal AS untuk melaporkan pencapaian pekerjaan mereka dalam sepekan terakhir paling lambat Senin malam. Jika tidak, mereka dianggap mengundurkan diri. 

Instruksi ini muncul setelah Elon Musk, miliarder yang kini menjabat sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan Trump (DOGE), mengunggah pernyataan di platform media sosial X. "Semua pegawai federal akan segera menerima email yang meminta laporan kinerja mereka. Jika tidak menanggapi, itu akan dianggap sebagai pengunduran diri," tulis Musk. 

Langkah ini sejalan dengan dorongan Presiden Donald Trump yang menginginkan DOGE lebih agresif dalam merampingkan tenaga kerja federal yang berjumlah 2,3 juta pegawai. Email dengan subjek "Apa yang Anda lakukan minggu lalu?" telah dikirim ke berbagai lembaga, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), serta Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA). 

Dalam email tersebut, pegawai diminta menyusun lima poin utama yang merangkum pencapaian mereka dan menyalinnya kepada manajer mereka. Tenggat waktu yang diberikan adalah Senin pukul 23.59 EST. 

Namun, belum jelas dasar hukum yang digunakan Musk untuk memberhentikan pegawai yang tidak merespons email tersebut. Bahkan, beberapa pegawai di lembaga di luar cabang eksekutif, seperti pengadilan federal, juga menerima email serupa, menimbulkan kebingungan dan protes. 

Serikat Pekerja Siap Melawan 

Serikat pekerja pegawai federal AFGE langsung bereaksi, menyebut langkah ini sebagai bentuk penghinaan terhadap pegawai federal dan layanan publik. "Kami akan melawan segala bentuk pemutusan hubungan kerja yang melanggar hukum," ujar Everett Kelley, presiden AFGE. 

Pemangkasan tenaga kerja federal yang agresif telah memicu pemecatan massal yang tidak terstruktur, berdampak pada berbagai sektor penting seperti keselamatan nuklir dan pertahanan. Pemecatan ini juga menargetkan pegawai dengan status percobaan atau mereka yang baru bekerja di suatu lembaga. 

Sementara itu, beberapa lembaga federal mengirim email tindak lanjut kepada pegawai mereka, meminta agar tidak segera menanggapi email dari DOGE sebelum ada klarifikasi lebih lanjut. Para pegawai yang masih berjuang memahami situasi ini pun mengungkapkan keresahan mereka. 

"Setelah lebih dari dua dekade bekerja di layanan federal dengan berbagai penghargaan kinerja, sekarang nasib saya ditentukan hanya dari lima poin laporan?" ujar seorang pegawai federal yang geram. 

Seiring ketidakpastian ini, berbagai lembaga dan pegawai kini menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai legalitas dan dampak dari kebijakan ini terhadap masa depan pekerjaan mereka. (*)