BAGANSIAPIAPI (RUANGRIAU.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendesak PT Erakarya Mukti Jaya (EMJ) untuk membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petani lokal dengan harga yang lebih wajar. DPRD menilai kebijakan perusahaan yang membeli TBS petani dengan harga lebih rendah dibandingkan harga TBS dari luar daerah merugikan masyarakat. 

Anggota DPRD Rohil dari Dapil Rimba Melintang, Jhoni Simanjuntak, menyebut bahwa selama ini PKS PT EMJ tidak berpihak kepada petani lokal. Ia menyoroti praktik perusahaan yang membeli TBS petani dengan harga murah, berkisar Rp 2.300 hingga Rp 2.700 per kilogram, sementara TBS dari luar daerah dibeli dengan harga lebih tinggi, yakni Rp 2.910 per kilogram. 

"Beginilah cara mereka menghindari pembelian buah petani lokal, dengan memberi harga murah agar petani enggan menjual ke pabrik," ujar Jhoni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi di DPRD Rohil, Rabu (5/3/2025). 

Perusahaan Diduga Tak Transparan 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Rohil, H. Jasmadi Khori, juga menyoroti pernyataan perwakilan PT EMJ, Dede Harjun, yang mengklaim bahwa perusahaan telah bermitra dengan lebih dari 1.253 petani lokal, dengan pasokan harian sekitar 70-80 ton TBS. Namun, angka ini jauh dari kebutuhan operasional pabrik yang mencapai 650 ton per hari, sehingga diduga kuat perusahaan lebih banyak membeli TBS dari luar daerah. 

"Kalau petani lokal hanya mampu menyediakan 70-80 ton, sisanya dari mana? Ini membuktikan bahwa laporan masyarakat benar, perusahaan memang tidak memprioritaskan petani lokal," tegas Jasmadi Khori. 

Selain itu, DPRD Rohil juga mengungkap bahwa PT EMJ diduga belum memiliki izin lengkap, termasuk izin pengangkutan barang yang hingga kini belum terverifikasi dalam sistem perizinan. 

DPRD Rohil Minta Tindakan Tegas 

Dengan berbagai temuan tersebut, DPRD Rohil meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengambil langkah tegas agar PT EMJ lebih berpihak kepada petani lokal dan mengikuti aturan yang berlaku. 

"Kita tidak bisa membiarkan perusahaan beroperasi tanpa memberikan manfaat bagi petani lokal, apalagi jika masih ada perizinan yang belum lengkap," lanjut Jasmadi Khori. 

RDP ini dihadiri oleh Ketua Komisi B Cindy Rahmadani SE, Wakil Ketua Zahrul Saupi, serta anggota DPRD lainnya seperti Jhoni Simanjuntak, Herkoni SPdI, dan Raly Anugrah Harahap SSos MM. Dari pihak PT EMJ, hadir perwakilan manajemen termasuk Dede Harjun, Sugeng Eko Santoso, Yuhono selaku Humas, serta Manajer Operasional Ardiansyah Putra. 

DPRD Rohil berjanji akan terus mengawal persoalan ini agar petani lokal mendapatkan harga TBS yang lebih adil dan tidak dirugikan oleh kebijakan perusahaan. (*)