PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama DPRD resmi menyetujui perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Dua dinas baru akan dibentuk, yakni Dinas Perikanan dan Peternakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemko Pekanbaru bersama DPRD Pekanbaru resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Pekanbaru, Senin (11/5/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid didampingi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri.

Melalui perda tersebut, Pemko Pekanbaru akan menambah dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yakni Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembentukan Dinas Perikanan dan Peternakan dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kita tahu program MBG adalah program besar Presiden Prabowo. Maka agar lebih fokus, kita membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan," ujar Agung usai rapat paripurna.

Selain itu, Pemko juga memisahkan sektor kebudayaan dan pariwisata agar pengelolaannya lebih optimal.

Menurut Agung, selama ini sektor pariwisata masih tergabung dengan Dinas Kebudayaan. Ke depan, kebudayaan akan berdiri sebagai OPD tersendiri, sementara pariwisata digabung dengan ekonomi kreatif.

"Pekanbaru ini masih sangat kental dengan budaya. Karena itu, Dinas Kebudayaan nantinya fokus menggali dan melestarikan budaya daerah," katanya.

Sementara pembentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan kota dan meningkatnya pelaku usaha kreatif di Pekanbaru.

"Pariwisata kita gabungkan dengan ekonomi kreatif karena Pekanbaru terus berkembang dan pelaku ekonomi kreatif juga semakin banyak," jelasnya.

Agung menambahkan, penambahan OPD baru juga bertujuan menyesuaikan program pemerintah pusat, sehingga Pemko Pekanbaru lebih mudah mengakses dukungan dan anggaran dari pusat.

"Untuk bisa menjemput anggaran dari pusat, maka kita harus menyesuaikan dari bawah," ujarnya.

Ia berharap struktur organisasi baru tersebut dapat membuat birokrasi lebih cepat, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Mudah-mudahan OPD dengan SOTK baru ini bisa lebih cepat merespons keluhan dan menjalankan program untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru," ucapnya. (*)