PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, menyoroti kinerja sejumlah Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang dinilai belum optimal dalam mengangkut sampah di wilayahnya. Akibatnya, beberapa LPS masih bergantung pada bantuan armada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Agung mengatakan, setiap LPS memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengangkut sampah di wilayah masing-masing. Namun hingga kini, masih ada sejumlah kelurahan yang pengangkutan sampahnya belum dapat dilakukan secara mandiri.

Beberapa wilayah yang masih mendapat bantuan armada DLHK antara lain Kelurahan Lembah Sari, Sri Meranti, Umban Sari, Tirta Siak, Labuh Baru Barat, Labuh Baru Timur, Tobek Godang, Kampung Melayu, dan Sukajadi.

Menurut Wali Kota, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Selain keterbatasan armada operasional, ada pula LPS yang mengalami kendala karena pengurusnya mengundurkan diri sehingga pelayanan tidak berjalan maksimal.

"Masih ada LPS yang dibantu DLHK Kota Pekanbaru. Kita berupaya agar camat bisa mendorong LPS mengoptimalkan pengangkutan sampah," ujar Agung.

Ia menegaskan, pengelolaan kebersihan di tingkat wilayah menjadi tanggung jawab kecamatan. Karena itu, para camat diminta aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPS agar pengangkutan sampah berlangsung sesuai jadwal.

Agung tidak ingin sampah menumpuk di lingkungan permukiman akibat pelayanan yang tidak maksimal. Ia meminta seluruh pengelola LPS memastikan sampah warga diangkut secara rutin.

Selain itu, jika ada LPS yang tidak lagi beroperasi atau pengurusnya mengundurkan diri, pemerintah kecamatan diminta segera membentuk kepengurusan baru agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Kami juga menegaskan agar ada pembentukan LPS baru ketika ada LPS memilih mundur," tegas Wali Kota. (*)