BANGKINANG (RUANGRIAU.COM) - Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mulai menyisir potensi pendapatan daerah dari ratusan ribu kendaraan yang menunggak pajak di Kabupaten Kampar. Dengan total tunggakan yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar, Pemprov Riau menggandeng Pemkab Kampar hingga tingkat RT dan RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, kunjungan yang dilakukan ke Kabupaten Kampar bertujuan menyampaikan data kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya sekaligus menggali potensi pendapatan daerah yang masih besar dari sektor tersebut.
"Hari ini kami datang bersama rombongan untuk menyerahkan data kendaraan yang menunggak pajak di Kabupaten Kampar. Tahun 2024 lalu, Kampar menerima bagi hasil pajak kendaraan sekitar Rp70 miliar," kata SF Hariyanto di Bangkinang, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, penerapan opsen pajak telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pada 2025, penerimaan Kabupaten Kampar dari sektor tersebut meningkat menjadi sekitar Rp110 miliar.
"Artinya ada tambahan sekitar Rp39 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, potensi yang bisa digali masih sangat besar," ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Riau, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar mencapai sekitar 500 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 ribu kendaraan tercatat masih menunggak pajak.
"Nilai potensi tunggakan dari kendaraan tersebut diperkirakan mencapai Rp60 miliar," jelasnya.
Melihat besarnya potensi tersebut, SF Hariyanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kampar ikut berperan aktif menyosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan kepada masyarakat.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.
"Kami berharap seluruh OPD dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengingatkan kembali pentingnya membayar pajak kendaraan," katanya.
Menurut SF Hariyanto, apabila sebagian besar tunggakan tersebut dapat dibayarkan, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat melalui pembangunan berbagai infrastruktur daerah.
"Kalau 50 persen saja dari tunggakan itu bisa dibayarkan, tentu akan sangat membantu pembangunan, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas publik lainnya," ungkapnya.
Ia juga mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga kader PKK, untuk ikut mengedukasi warga tentang pentingnya taat pajak.
"Kami berharap semua pihak ikut bergerak, termasuk PKK hingga tingkat RT dan RW, agar masyarakat semakin sadar dan patuh membayar pajak," pungkasnya. (*)