KAMPAR (RUANGRIAU.COM)- Kejaksaan Negeri (Kampar) menjadi sorotan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. Yang mana banyak dugaan Kasus Korupsi yang pemeriksaannya hanya sebatas sampai penyelidikan saja. Untuk itu kontrol Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi pertanyaan penting.
Kordinator FITRA Riau Trino Hadi, menyampaikan kalaulah ada kasus Korupsi yang mentok di Kejari, tentunya pihak Kejati Riau dan Kejagung harus mencari tahu penanganan kasus tersebut. "Hal ini sebagai bahan evaluasi terhadap bawahannya," kata Triono, Selasa (21/09/2021).
Lanjut Triono, dalam hal ini Kejati Riau sebagai perpanjangan tangan Kejagung, mempertanyakan Faktor penyebab penanganan kasus yang tidak ada tindak lanjutnya tersebut.
" Sehingga ada kejelasan apakah proses penyelidikan dilanjutkan atau diberhentikan. Karena publik perlu tahu proses penyelidikan apakah masih sedang diproses atau memang tidak ditemukan adanya bukti," sebutnya.
Kemudian sambung Triono, penanganan perkara korupsi dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan selanjutnya masuk proses penuntutan jika sudah fix ada tersangka/ terdakwa. Karena untuk menetapkan tersangka diperlukan proses penyidikan jika sudah ada alat bukti yang kuat.
"Jadi inilah lazimnya dalam proses penanganan perkara termasuk korupsi, melalui proses tersebut,"jelasnya.
Lalu pertanyaannya, kok banyak banyak kasus dugaan Korupsi di Kejari Kampar, terhenti kasusnya dalan penyelidikan saja. Banhkan proses penyelidikannya sudah di Ekpos Media Massa, namun kasusnya berhenti tanpa ada kejelasan. Lalu dimana peran pengawasan lembaga ini terhadap jajarannya.
"Memang benar untuk penyelidikan tidak ada batasnya, sampai menemukan alat bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan. Tetapi jangan semuanya yang diselidiki berakhir dengan penyelidikan. Tentunya hal ini jadi pertanyaan negatif, " sebutnya.
Dalam hal ini FITRA Riau, kata Triono, kita mendorong penegakan hukum khususnya pada perkara Korupsi, menyarankan agar Aparat Penegaka Hukum (APH) baik Kejaksaa, Kepolisian dan KPK, harus proaktif dalam memberikan informasin terkait penanganan perkara yang sedang ditangani.
"Agar tidak menimbulkan prasangkan prasangkan negatif terhadap kinerja APH, "sebunya.
Karena penegakan hukum menjadi salah satu kosentrasi pemerintah dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
" Salah satunya adalah membangun sistem penaganan perkara dalam bentuk Sistem Informasi Penanganan Perkara Terpadu Teknologi Informasi (SPPT-TI), " sebutnya lagi.
Namun pertanyaannya kembali, bagaimana sistem ini telah dibangun dan di Implementasikan?. Apakah penganan perkara di Kejaksaan Kejari, Kejati sudah terintegrasi ke Kejagung.
"Jika sistem ini sudah terintegrasi Kejati dan Kejagung akan mudah melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya di Kejari. Sebab dengan adanya sistem ini masyarakat bisa melihat perkembangan perkara yang sedang diproses," ungkapnya.
Seperti halnya Pengadilan, yang sistemya penanganan perkara sudah terbangun dengan baik. Sehingga perkara apa saja yang menjalani persidangan bisa update dan masyarakat tahu perkembangannya.
"Meskipun dalam penyampaian APH tidak bisa sedetail Pengadilan. Namu bisa memberikan informasi umum mengenai perkara yang sedang diperiksa," ungkapnya lagi.
Jadi Evaluasi bisa dilakukan kapan saja oleh Kejati dan Kejagung, terhadap Kejari yang perkaranya mandek di Penyelidikan.Hal itu terjadi jika jajarannya tidak bekerja dengan baik. "Evaluasinya mulai dari Kepala Kejaksaan, Kasi Intel dan Kasi Pidsusnya, kalau tidak menjalankan kinerja dengan baik," pungkasnya.
Terkait hal ini Kasi Intel Kejari Kampar Silvanus Manulang, yang dihubungi, Selasa (21/09/2021) terkait perkara dugaan korupsi yang berstatus penyelidikan sampai saat ini, tidak menjawab telpon selulernya saat di hubungi. Begitu juga pesan yang di kirim tidak ada balasan.
Untuk diketahui juga berdasarkan data yang di Rangkum Ruang Riau.com, dugaan kasus korupsi Desa yang dilaporkan ke Kejari Kampar, Dugaan Korupsi Desa Parit Baru, Desa Mentulik, Desa Tanah Merah, Desa Kota Garo, Desa Bukit Ranah, Desa Tabing dan masih ada lainnya.
Begitu juga Kasus dugaan Korupsi Pernyataan Modal Bank Riau yang diperiksa Tahun 2020, dimasa Kepala Kejari Kampar Suhendri dan Kasi Intelnya Silvanus Manulang dan berapa kasus dugaan Korupsi yang sedang berjalan pemeriksaannya seperti Kamparicom dan Pemberian Kridit Bank Riau dikawasa HPT.