KAMPAR (RUANGRIAU.COM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menyetujui untuk dilakukan pembahasan di tingkat badan anggaran, terhadap rancangan peraturan daerah, perubahan APBD kabupaten kampar, tahun anggaran 2023. Persetujuan ini, disampaikan pada rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi atas ranperda apbd perubahan tahun 2023.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD kabupaten kampar Tony Hidayat, bersama Wakil ketua DPRD Kampar Fahmil, dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ramlah.
Ketua fraksi partai gerindra, zumrotun menyampaikan, dalam pandangan umum fraksi gerindra mengajak seluruh pihak, untuk tetap bijak dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada, jelang pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 ini. Dalam beberapa catatan partai gerindra, meminta kepada pihak pemerintah untuk melakukan digitalisasi, terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah, agar nantinya target dari penerimaan pajak daerah dapat tercapai.
Sedangkan juru bicara fraksi partai persatuan pembangunan, Habiburrahman meminta kepada pemerinta, untuk kembali melanjutkan pembangunan jalan interpretasi, yang ada di kecamatan kampar kiri hulu, karena sebelumnya proyek jalur interpretasi ini, telah dimulai oleh bupati kampar, almarhum aziz zainal, namun saat ini, proyek pembangunan jalur interpretasi tersebut, tidak lagi dilaksanakan, pada hal jalur tersebut, dapat membuka keterisoliran belasan desa, yang berada diwilayah tersebut.
Wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah, dari fraksi partai demokrat, tony hidayat menyampaikan, delapan fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya pada rapat paripurna ini, dan ia minta kepada penjabat bupati kampar, untuk terus melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, karena saat ini penambahan anggaran pada apbd perubahan ini, hanya berasal dari dana transfer pusat dan provinsi. Selanjutnya ia juga minta kepada pihak badan anggaran untuk melakukan pembahasan, yang lebih mendetail, dari setiap postur anggaran, yang disampaikan ini.
Selain itu, politisi partai demokrat ini, juga minta kepada pemerintah, untuk segera melakukan penertiban terhadap aset daerah, karena ini merupakan salah satu pandangan umum fraksi, yang sebelumnya telah disampaikan. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.****