Bawaslu Kampar Beri Masukan Saat Rapat PPDP Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Semester I 2026

BANGKINANG KOTA (RUANGRIAU.COM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar menghadiri langsung dan memberikan masukan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik (PPDP) secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 2026 lewat Zoom Meeting, Kamis (18/06/2026) siang hingga sore.

Zoom Meeting yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Syawir Abdullah didampingi Anggota Miki AB dan Mustaqim Akbar berjalan lancar serta dihadiri pengurus partai politik di kabupaten Kampar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Syawir Abdullah yang dikonfirmasi melalui Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Mustaqim Akbar usai Zoom Meeting tersebut menyampaikan bahwa Bawaslu kabupaten Kampar tidak hanya hadir saja dalam kesempatan itu juga memberikan masukan terkait PDPP.

"Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kamar memastikan bahwa proses pemutakhiran data partai politik harus berjalan sesuai dengan ketentuan, transparan, dan yang dilakukan oleh KPU Kampar," tegas Mustaqim.

Dijelaskannya, masukan ini juga menjadi langkah preventif untuk menimalisir potensi permalasahan administrasi pada tahapan awal penyelenggaraan pemilu.

"Selanjutnya, pemutakhiran data partai politik memiliki peran penting dalam menjamin keakuratan data kelembagaan partai politik yang akan digunakan pada tahapan pemilu berikutnya," katanya.

Lanjut Taqim, oleh karena itu, setiap proses verifikasi dan pembaruan data perlu dilakukan secara cermat dan terbuka.

"Bawaslu Kampar berkomitmen untuk terus mengawal seluruh tahapan pemilu, termasuk proses pemutakhiran data partai politik, guna memastikan setiap tahapan berjalan seisi regulasi dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang jujur, adil, serta berintegritas," tegasnya.

Ditambahkan Taqim, bahwa pasca putusan MK Nomor 128 / PUU - XXIV / 2026 terkait apirmasi keterwakilan perempuan yang memuat sanksi tegas, tahapan pemutakhiran data parpol berkelanjutan ini dapat menjadi instrumen mitigasi baik dan hal perispan pemenuhan kuota calon Anggota DPRD nantinya.

"Oleh karenanya, parpol harus mampu memanfaatkan masa pemutakhiran data parpol ini untuk berinvestasi pada kader perempuan secara serius dan inklusif," tutupnya. (*)