JAKARTA - Twitter mengatakan akan memberi label atau malah menghapus informasi yang dianggap sesat dan bertujuan merusak kepercayaan publik kepada proses pemilu Amerika Serikat. Termasuk yang diawasi adalah unggahan yang mengklaim kemenangan sebelum ada hasil yang sah atau yang menghasut tindakan melanggar hukum.
Melalui blog resminya, Kamis, 10 September 2020, Twitter menulis telah memperbarui aturannya untuk mengenali perubahan cara orang yang akan memberikan suara dalam pemilu pemilihan presiden 3 November mendatang. "Dan mencoba melindungi dari penindasan pemilih dan konten yang menyesatkan," tulis Twitter,
Penggunaan surat suara yang meluas dalam pemilihan presiden Amerika karena pandemi Covid-19 kemungkinan akan memperpanjang proses penghitungan hasil suara nanti. Ini dikhawatirkan beberapa ahli menambah besar peluang informasi sesat mendapat perhatian dari masyarakat.
Presiden Amerika Donald Trump, misalnya, telah berulang kali mengatakan tanpa disertai bukti bahwa pemungutan melalui surat suara rentan terhadap penipuan skala besar. Sejak Mei lalu, Twitter telah melampirkan peringatan dan label (perlu) cek fakta terhadap tweet Trump tentang surat suara.
"Aturannya akan diterapkan secara adil dan bijaksana untuk semua orang. Kebijakan baru, yang bersifat global, akan berlaku pada 17 September," tulis Twitter.
Aplkasi media sosial berlogo burung biru itu juga akan melabeli atau menghapus informasi yang menciptakan kebingungan tentang undang-undang, aturan, dan pejabat yang terlibat dalam proses pemilu. Serta klaim-klaim yang disengketakan yang dipandang merusak kepercayaan kepada proses, seperti informasi yang belum diverifikasi tentang penghitungan suara atau kecurangan pemilu.
Seorang juru bicara Twitter yang tidak menyebutkan namanya mengatakan unsur kepalsuan atau dampak kerusakan yang akan menentukan apakah konten itu akan dihapus atau tidak. "Atau diberi label dan jangkauannya dikurangi," katanya.
Perusahaan media sosial telah lama berada di bawah tekanan untuk memerangi kesalahan informasi setelah badan intelijen Amerika Serikat menyatakan Rusia menggunakan platformnya untuk ikut campur dalam pilpres empat tahun lalu. Moscow sendiri telah membantah tuduhan itu.
Sedang Facebook, minggu lalu, mengatakan sedang membuat label untuk unggahan oleh kandidat atau kampanye yang membuat klaim kemenangan prematur. Facebook juga mengungkap komitmennya berhenti menerima iklan politik baru seminggu sebelum hari pemilihan. ***