RUANGRIAU.COM - Menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kecamatan Lima Puluh, Ahad (29/11).
Reses ini dilaksanakan di Jalan Sultan Syarif Kasim, Gang Keluarga, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh. Dengan menerapkam protokol kesehatan, undangan yang hadir tampak memakai masker dan duduk secara berjarak.
Dalam kata sambutannya, Nofrizal mengungkapan, untuk segi pembangunan, Kecamatan Lima Puluh sudah jauh meninggalkan kecamatan lain dalam hal pembangunan yang sudah merata.
"Namun untuk saluran (drainase) memang menjadi persoalan. Saluran kini menjadi kecil, bukan bertambah besar sehingga menyebabkan banjir," ungkap Nofrizal.
Pada saat sesi tanya, salah satu masyarakat yang hadir, yakni Hanafi menyampaikan aspirasinya. Ia mempertanyakan terkait insentif guru MDTA. Karena, sepengetahuannya, Perda MDTA telah disahkan dan telah memiliki pyung hukum, sehingga pada 2021, insentif guru MDTA dikeluarkan tiap bulannya.
"Apakah ini benar? Karena selama ini insentif MDTA hanya keluar selama enam bulan saja," tanya Hanafi.
Kemudian, ia juga mempertanyakan, apakah ada insentif untuk garim musala. Karena dirinya sudah sembilan tahun menjadi garim musala.
Ia mempertanyakan ini, karena ada teman sesama garim masjid mendapatkan insentif. "Yang ingin saya sampaikan dan kami juga ingin dapat disampaikan ke Pemko, jangan hanya imam masjid saja dapat insentif, tapi juga imam musala, karena sama saja," ungkap Hanafi.
Selanjutnya Oktaviansyah, warga dari RT 09 juga ikut menyampaikan aspirasi. Dirinya menyampaikan terkait masalah UMKM. Sebab, dirinya yang merupakan pelaku usaha tidak mendapatkan bantuan usaha.
Terakhir, ada Anita yang menyampaikan aspirasinya terkait sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan tahun depan. "Di daerah lain sudah ada sosialisasi mengenai sekolah tatap muka, di sini kapan pak?," tanya Anita.
Setelah mendengar, Nofrizal pun menjawab aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan teraebut. Untuk Perda MDTA, pihaknya di DPRD sudah menggagas Perda MDTA ini, dan Perda MDTA ini sejalan dengan tagline Kota Pekanbaru yang madani.
"Ini kita gagas (Perda MDTA) supaya tak ada lagi perbedaan-perbedaan antara guru MDTA dan guru sekolah negeri. Karena dulu guru MDTA bukan dari Pemko. Dulu kita berikan bantuan nilainya Rp300 sebulan, sekarang Rp600 sebulan. Kita pun tahu, untuk insentif ini sangat banyak, ada honor RT, RW, honor guru MDTA, honor garim masjid paripurna, dan ada juga honor kader Posyandu. Harapan kita tahun 2020 ini bisa normal, tapi siapa menyangka wabah corona melanda, sehingga program-program yang ada gagal semua," papar Nofrizal.
Nofrizal mengaku, ke depan pihaknya akan upayakan berjalan normal.
Lalu, untuk honor garim musala, ia menjelaskan, memang tidak semua yang dapat, hanya masjid paripurna kelurahan dan kecamatan. "Anggarannya dipusatkan di kecamatan," jelas politisi PAN ini.
Lanjut Nofrizal, untuk bantuan UMKM, diketahui pendaftaran dilakukan secara online bagi pelaku usaha. Dan memang bermacam-macam kendala yang dihadapi, seperti ada yang sudah daftar tapi uangnya belum keluar.
"Bagi yang belum, bersabar. Karena untuk alasan kenapa UMKM tidak masuk (uang tidak cair), tidak masuk dalam kapasitas kita. Kalau ada program lain tetap diajukan," saran Nofrizal.
Terakhir untuk pertanyaan terkait sosialisasi sekolah tatap muka di Kota Pekanbaru, Nofrizal mengungkapkan bahwa pihaknya memang sudah mengusulkan agar sebelum sekolah tatap muka dilaksanakan, harus ada kesepakatan dari orangtua murid.
"Untuk skolah tatap muka sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mengundang orangtua murid agar tidak ada yang merasa keberatan.
Jika sudah sekolah, masker siswa harus selalu diganti. Masker wajib disediakan sekolah atau sumbangan dari orangtua murid. Kita juga sampaikan ke Pemko sebelum masuk sekolah harus ada sosialisasi kepada orangtua," pungkas Nofrizal. (*)