RUANGRIAU.COM - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru dan pihak Rumah Sakit Madani, Senin (15/2).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono didampingi Wakil Ketua Komisi IV Wan Agusti beserta anggota lainnya Hj Masni Ernawati, Nurul Ikhsan, Ali Suseno, Zulfahmi dan Ruslan Tarigan.
Sementara itu, rapat dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan dr Zaini Rizaldy dan Direktur baru RS Madani dr Arnaldo Eka Putra.
Usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Madani masih jauh dari kata Rumah Sakit pada umumnya. Pasalnya, banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh RS Madani.
"Sampai sekarang, RS Madani ini kan sudah BLUD. Artinya itu kan sudah bisnis, tetapi mereka belum masuk BPJS karena ada beberapa kekurangan untuk ruangan operasi yang belum ada dan ruangan ICU. Jadi, ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp34 Miliar," katanya.
Politisi Demokrat ini berharap permasalahan RS Madani segera selesai sebelum masa jabatan Walikota Pekanbaru Firdaus usai pada 2022 mendatang.
"Sampai sekarang saja BPJS juga belum selesai. Jadi, RS Madani ini memiliki PR yang masih panjang. Nah, sebelum masa jabatan Walikota habis pada 2022, kita berharap RS Madani itu sudah 100%. Karena sampai saat ini masih 75%, itu hanya bangunannya saja dan untuk periksa-periksa saja," terangnya.
Selain permasalahan RS Madani, Sigit juga menyayangkan masih banyaknya pembangunan puskesmas yang belum rampung diantaranya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Banyak IPAL Puskesmas yang belum dibangun. Ada yang sudah ada, tetapi perawatannya tidak ada. Ya akhirnya mandek. Jangan kita gembar- gemborkan RS Swasta yang IPAL nya tidak layak. Sementara, RS atau puskesmas pemerintah sendiri malah IPAL nya tidak ada," paparnya.
Sigit menyebut, Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan akan turun ke lapangan untuk melihat puskesmas-puskesmas mana saja yang belum memiliki IPAL.
"Kita akan cek sama-sama ke lapangan, mulai dari RS pemerintah sampai RS swasta.
Kalau tidak layak nanti, ya kita suruh tutup. Karena nanti takutnya timbul masalah baru, apalagi ini IPAL dimana sumber penyakit itu ada disitu semua," pungkasnya.
Sigit berharap RS Madani dengan cepat berfungsi selayaknya Rumah Sakit pada umumnya dan dapat segera selesai dan dapat beroperasi melayani masyarakat.
"Jadi kita sama-sama tahu apa saja kekurangan dan permasalahan RS Madani ini. Jangan nanti RS itu dibangun puluhan miliar tetapi tidak berfungsi selayaknya RS pada umumnya. Mudah-mudahan di Tahun 2022, RS Madani ini bisa selesai," tutupnya
Menanggapi belum adanya kerjasama RS Madani dengan BPJS, Sekretaris Diskes Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengupayakan melengkapi persyaratan yang diminta oleh BPJS.
"Memang kita sudah coba mengajukan kerjasama dengan BPJS, namun feedback dari BPJS menginginkan kita untuk melengkapi pelayanan yang ada di RS Madani seperti kamar operasi, ruangan ICU, NICU, PCU, dan juga ruangan rawat inap. Lalu, BPJS juga menginginkan RS Madani bukan hanya melayani pasien covid saja, tetapi juga melayani pasien umum," jelasnya.
Zaini menyebut bahwa tujuan RS Madani menetapkan BLUD ialah agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik untuk dirasakan oleh masyarakat dengan sistem keuangan yang dikelola sendiri dengan berbagai inovasi-inovasi.
"Dengan adanya BLUD, memang sedikit banyak RS yang memikirkan supaya pendapatannya berlebih. Karena otomatis operasional RS tidak hanya mengharapkan APBD, tetapi juga bagaimana kreasi dari RS. tersebut agar pendapatannya bisa berlebih untuk digunakan," tuturnya.
Zaini mengungkapkan bahwa RS Madani telah mengeluarkan beberapa inovasi seiring ditetapkan RS Madani menjadi BLUD. Diantaranya layanan pengurusan jenazah, pelayanan homecare, dan pelayanan drive thru untuk rapid tes. (*)