Zulkifli :  Permasalahan P3K Kuansing Jangan Jadi Komoditas Politik

KUANSING (RUANGRIAU.COM) - Mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) 2011-2016  Zulkifli,  meminta kepada pihak eksekutif dan legislatif agar dapat menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan undang-undang.

" Sehingga tidak menempatkan sesuatu permasalahan daerah dalam komoditas atau kepentingan politik bagi kedua belah pihak, " katanya Senin (04/07/2022) siang.

Menurutnya, sesuai aturan hukum yang berlaku, semua Gaji ASN dan P3K itu bersumber dari dana pusat yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

" Sehingga saat daalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas secara konfrehensip dengan OPD-OPD yang terkait sudah tertuang, " katanya.

Namun jika dilihat dari fenomena di Kuansing  saat ini,   gaji P3K sama sekali tidak tertuang dalam RAPBD. " Jadi siapa yang salah dalam hal ini, hanya waktu yang menjawab, " ucapnya.

Tetapi meskipun begitu  masih ada solusinya dengan segera diadakan Perubahaan anggaran. " Jadi jangan lah sedikit-sedikit jadi komoditas politik, kasihan inikan nasib orang,'' ujar Zulkifli.

Mantan Sekretaris KNPI Riau itu juga menyebut seharusnya kedua belah pihak baik Plt Bupati dan Ketua DPRD Kuansing tidak perlu saling menyerang lewat media karena terkait permasalahan ini tidak ada yang perlu diributkan.

'' Selagi kita bisa duduk satu meja dengan kepala dingin dan dengan niat yang ikhlas. Jalan temunya bisa kita dapati bersama,'' ujar Zulkifli menyarankan.

Zulkifli juga menyarankan kepada Plt Bupati dan Ketua DPRD agar dapat lebih mengedepankan harmonisasi antar Eksekutif dan Legislatif, serta mencari titik temu bersama dengan argumentasi yang berlandaskan hukum, demi satu tujuan untuk kemashalatan masyarakat.

'' Antara Plt Bupati maupun Ketua DPRD,  tidak patut terpecah-pecah seperti sekarang ini. Semoga keduanya mampu mencari solusi yang terbaik, malu kita sebagai orang Kuansing, yang diributkan lebih kepada Ego masing-masing,'' ujar Zulkifli lagi.

Sementara untuk beberapa pihak Anggota DPRD Kuansing yang menolak ikut segala sesuatu agenda di DPRD, menurut Zulkifli adalah langkah yang salah. Karena anggota DPRD mengambil haknya seperti gaji dan tunjangan bisa berdampak ke masalah hukum.

" Untuk itu ia berharap agar beberapa anggota DPRD itu agar segera kembali ikut dalam agenda yang ada di DPRD, apalagi APBD P segera akan dibahas dengan segala permulaan pembahasan agenda lainnya, " harapnya.
'