Banyak Lulusan SMK Menganggur, Pentingnya Perombakan Kurikulum!

JAKARTA (RUANGRIAU) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86% atau 8,42 juta orang. Dilihat dari pendidikan, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menyumbang paling banyak, yakni 9,42%.

Ada persoalan yang membuat lulusan SMK secara persentase paling besar tingkat penganggurannya. Padahal SMK merupakan tempat pendidikan yang seharusnya menyiapkan lulusan siap kerja.

Pengamat Ketenagakerjaan Hadi Subhan mengatakan, hal itu mengindikasikan perlunya reaktualisasi kurikulum SMK. Selama ini kurikulum yang ada disebut belum menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

"Perlunya reaktualisasi kurikulum SMK. Selama ini kurikulum yang dibuat SMK tidak link and match dengan DUDI. Hanya berbasis dalam tanda kutip tenaga kuli saja dan pada teoritik saja," kata Hadi kepada detikcom, Minggu (19/2/2023).

Hadi menilai, saat ini kurikulum SMK belum menyesuaikan era revolusi industri 4.0. Pemerintah melalui Kemendikbudristek, dinilai bisa melakukan transformasi sistem pendidikan di Indonesia melalui program Merdeka Belajar.

"Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbudristek itu sangat baik dan sangat relevan untuk menjawab dan mengatasi mengapa justru lulusan SMK itu banyak yang menganggur," ucapnya.

Adanya program Merdeka Belajar, kata Hadi, akan membuat lulusan SMK lebih kompeten karena sudah disesuaikan antara pembelajaran dengan dunia usaha. Sekolah disebut mesti melakukan penyegaran kurikulum dan sistem pembelajaran.

"Hasil program Merdeka Belajar sangat positif karena sudah ada evaluasi dan riset mengenai hasil tersebut. Sekolah mesti mereaktualisasi kurikulum dan sistem pembelajarannya," imbuhnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono juga menilai pentingnya perombakan kurikulum SMK. Saat ini kurikulum yang ada disebut masih jauh dari perkembangan era revolusi industri 4.0.

"Saya kira belum, masih jauh (kurikulum SMK dari perkembangan era revolusi industri 4.0)," ujar Hadi. (*)