Sawit Pilar Penting Ekonomi Indonesia

JAKARTA (RUANGRIAU.COM) - Industri kelapa sawit menjadi pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Buktinya, pada 2022 devisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai US$ 39,28 miliar. Rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

"Industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara,” ungkap Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin Ma’ruf dalam siaran pers, Jumat (3/3/2023).

Lanjut Wapres, seiring dengan peningkatan ekspor, permintaan produk sawit juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2035, permintaan produk sawit diprediksi mencapai US$ 296,16 miliar, meliputi pangan atau oleofood akan mencapai USD106,16 miliar, dan industri oleokimia akan mencapai USD190 miliar.  

"Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik," pesannya dikutip dari kontan.co.id.

Di sisi lain, industri kelapa sawit nasional juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. 

"Karena itu, perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan," ujar Wapres.

Untuk mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit nasional, Ma'ruf Amin menerangkan, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. 

Sasaran yang ingin dicapai rencana aksi itu, antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Untuk itu, Wapres mengimbau seluruh pemangku kepentingan diharapkan memberi peranan terbaiknya, tidak terkecuali Gapki sebagai pelaku usaha. 

Dikutip dari cnbcindonesia, Wapres juga memberikan arahan bagi anggota Gapki dan perusahaan besar di industri kelapa sawit.

"Pertama, supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat," ucapnya.

Menurut Ma'ruf, prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.

"Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat," sebutnya.

Yang kedua, Ma'ruf menegaskan, perlunya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat.

"Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan," tegasnya.

Yang ketiga, dia juga mengajak anggota GAPKI dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

"Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit," ungkap Wapres.

Kelima, Ma'ruf menekankan, agar pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan lebih ditingkatkan. Misalnya, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.

"Terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional," tuturnya.

Terakhir, Ma'ruf mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target. (*)