Pengusaha Mengeluh, Dana Promosi Pariwisata Indonesia Minim

JAKARTA (RUANGRIAU.COM) - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengeluhkan minimnya dana promosi pariwisata Indonesia. 

"Yang juga jadi pekerjaan rumah juga adalah dana promosi. Indonesia itu enggak punya cukup dana promosi," ucap Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani, di The Langham Jakarta, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024). 

"Selama republik ini berdiri, sektor pariwisata itu aksesoris sebetulnya. Memang, zaman pak Jokowi (pembangunan) infrastruktur bagus sekali, tapi kalau kita bicara khusus promosi wisata itu masih terbatas," sambungnya. 

Berdasarkan catatan pihaknya, Hariyadi mengatakan alokasi dana pemerintah untuk sektor pariwisata Indonesia berkisar di angka Rp 3,8 triliun. Promosi pariwisata pun termasuk dalam pengalokasian itu. 

Menurutnya, sejumlah itu tergolong kecil jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang mempunyai dana besar untuk promosi pariwisata. Di Singapura, Hariyadi mengatakan anggaran promosi pariwisata saja mencapai sekitar Rp 6 triliun. 

"Rp 6 triliun itu dia promosi saja, khusus promosi tok gitu lho, enggak dipakai sama anggaran macam-macam. Makanya (bisnis) MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di sana maju banget," ungkap Hariyadi. 

"Kalau kita kan (dana promosi) campur sama operasionalnya Kemenparekraf, jadi enggak bisa maksimal," terangnya. 

Tanpa dana promosi, Hariyadi menilai Indonesia akan kesulitan untuk menggaet wistawan asing. Sebab, dana promosi sejatinya berguna untuk memberi tawaran menarik bagi wisatawan mancanegara. 

Dana promosi bisa digunakan mensubsidi tiket penerbangan internasional di rute-rute tertentu, membuat paket wisata khusus untuk keluarga (family trip), hingga membayar influencer untuk membuat konten pariwisata Indonesia. 

Hariyadi kemudian membenarkan pemerintah kini tengah merancang indonesia tourism fund (ITF) alias dana abadi pariwisata. Namun, ia melihat sumber dana abadi Sendiri berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDPLH) yang dinilainya lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan. 

Alhasil, ia menilai upaya ini tidak cukup untuk menggenjot promosi pariwisata Indonesia. 

"Enggak cukup dan pemerintah juga (tinggal) beberapa bulan lagi kan apa betul akan bisa maksimal?" ucapnya. 

Oleh sebab itu, Hariyadi berharap pemerintahan yang akan datang bisa mengalokasikan anggaran tersendiri untuk promosi pariwisata. Ia pun meminta agar pihaknya dan seluruh stakeholder industri pariwisata bisa dilibatkan untuk mendiskusikan hal tersebut. 

"Jadi kalau kita punya dana promosi yang cukup, InsyaAllah kita bisa maksimal," ujar Hariyadi. (*)