Panggil Dinas Perkim dan BPKAD, Komisi IV Minta Pemerataan Pembangunan

RUANGRIAU.CIM - Komisi IV DPRD kota Pekanbaru memanggil haering Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan pihak BPKAD Kota Pekanbaru guna mempertanyakan realisasi pengunaan aggaran di APBD 2021.

Pasalnya, hingga saat ini Komisi IV DPRD kota Pekanbaru tak kunjung mendapat gambaran sejumlah kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Dinas Perkim, terutama untuk kegiatan yang pembangunan yang menyetuh masyarakat langsung. 

Padahal menurut Ketua Komisi IV DPRD kota Pekanbaru Sigit Yuwono ST, pihak Perkim sudah melounching kegiatan sejumlah kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti seminisasi jalan, drainase tersier, penataan kawasan kumuh sesuai masing-masing wilayah dan kegiatan lainnya. 

"Kita rapat tadi bahas soal realisasi APBD 2021 di Dinas Perkim sejauh ini seperti apa, maunya kita di Komisi IV agar kegiatan yang menyentuh masyarakat diutamakan, jangan cuman kejar proyek-proyek besar saja," Ungkap Sigit, usai hearing, Senin (8/3/2021).

Menurut Informasi yang disampaikan dinas Perkim ke komisi IV, salah satu yang menjadi alasan belum berjalannya kegiatan di Dinas Pekrim karena kendala DPA yang belum turun.

"Triwulan pertama sampai hari ini DPA juga belum cetak, informasi tadi dari Perkim dan BPKAD tadi mereka akan rapat dengan Sekda, kita tunggu itu dan kita akan panggil lagi tanya terkait hasil rapat mereka seperti apa keputusannya, kita berharap akan ada pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat," pungkas Sigit. 

Sementara itu, Ali Suseno juga meminta Dinas Perkim segera mengekspos semua kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perkim di tahun 2021 ini. 

"Kita minta dinas ekspos semua kegiatan mereka kita mau lihat apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan, kenapa proyek-proyek besar semua sudah tayang, proyek kecil yang menyentuh kepentingan masyarajat kok diabaikan, alasan DPA yang belum selesai, PPTK yang belum ditunjuk inikan alasan-alasan lama. Sekarang kita tidak mau ngemis-ngemis lagi karena apa yang kita sampaikan ini aspirasi masyarakat seperti drainase, semenisasi yang sudah sangat tidak layak," ujar Ali Suseno. (*)