DPRD Gelar Paripurna MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2021

PEKANBARU (RUANGRIAU) - DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

Rapat paripurna ke-1 masa sidang kesatu ini berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki, Rabu (22/9/2021).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST didampingi langsung Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP dan Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri SE.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Walikota Pekanbaru Firdaus beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil, kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru hingga camat.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST mengatakan APBD-P tahun 2021 disepakati sebesar Rp2,649 triliun. Didalam APBD-P 2021 tersebut, difokuskan untuk melunasi tunda bayar.

"Tunda bayar yang beberapa tahun terakhir ini membuat carut marut diperekonomian. Itu yang menjadi fokus pertama," katanya.

Dijelaskan Ginda, didalam APBD-P 2021 juga ada mendapat tambahan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Alhamdulilah adanya tambahan BOS ini terbantu, tapi ini seperti gali lubang tutup lubang. Jadi, sebenarnya yang menutupi kekurangan yang ada tapi sehingga bentuk dalam bentuk keuangannya itu seolah-olah dia bertambah," ucapnya.

Politisi Gerindra ini menyebut, penambahan dari bantuan BOS akan diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Sementara itu, Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT menjelaskan bahwa APBD Perubahan tahun 2021 mengalami penurunan sekitar Rp60 miliar. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah yang menurun dan juga transfer pusat ke daerah belum dilakukan.

"Di APBD Perubahan ini Pemko juga menerima penyaluran BOS dari pemerintah pusat ke daerah sekitar Rp108 Miliar. Kemudian, ada honor guru bantu yang dibiayai pemerintah provinsi mendapatkan titipan sekitar Rp12 miliar. Jadi APBD ada perubahan angka, tapi tidak dengan nilainya," jelasnya.

Firdaus menambahkan, perubahan yang signifikan dari APBD Perubahan dan APBD Murni adalah semua kegiatan digeser untuk biaya penanganan Covid-19.

"Maka ada pergeseran pertama dan kedua, sekali ada gelombang Covid-19 itu melanda Pekanbaru maka dibutuhkan uang yang sangat besar," tutupnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil menegaskan, APBD Perubahan tahun 2021 difokuskan untuk melunasi tunda bayar yang belum terbayarkan ditahun sebelumnya.

"Ada tunda bayar di tahun 2020 yang belum dibayarkan kemarin," ujarnya.

Jamil menambahkan, dalam penyusunan APBD-P 2021, Pemko Pekanbaru sudah mengatur jumlah tunda bayar. Hal ini juga telah disepakati bersama DPRD.

"Secara nominal sudah ada, tapi itu (tunda bayar) ada rincian-rinciannya. Banyak, ada tunda bayar kegiatan fisik, kegiatan non fisik dan segala macamnya," pungkasnya. (*)