Jadi Pemateri di KKP OSIS SMAN 1 Bangkinang Kota, Syawir Sampaikan Materi Pendidikan Pemilih Pemula

?BANGKINANG KOTA (RUANGRIAU.COM) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar Syawir Abdullah memberikan materi tentang Pendidikan Pemilih Pemula pada saat menjadi pemateri dalam kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) yang diselenggarakan oleh Panitia OSIS SMA Negeri 01 Bangkinang Kota pada tahun 2026.

?Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu (24/10/2026) pagi hingga siang, kemarin bertempat di Aula Gedung OSIS SMAN 01 Bangkinang Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar berjalan dengan lancar. 

?Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Syawir Abdullah memang sejak beberapa tahun ini menjadi pemateri pada kegiatan KKP Tahun 2026/2027 karena menjadi salah satu wadah bagi Bawaslu kabupaten Kampar untuk menyampaikan tentang pentingnya pendidikan pemilih pemula bagi para pelajar yang masuk kelas 12 dan berumur 17 tahun.

?"Pendidikan pemilih pemula ini sangat penting bagi kalangan pelajar di SMAN 01 Bangkinang Kota terutama mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pesta demokrasi," ujar Ketua Bawaslu kabupaten Kampar saat diwawancarai, Senin (26/10/2026) pagi, di Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar, Jalan Tuaku Tambusai, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

?Menurut Syawir, pendidikan pemilih pemula ini adalah salah satu bentuk sosialisasi pengenalan kelembagan kepada pelajar di tingkat SMA Sederajat di kabupaten Kampar tahun 2026. 

?"Kegiatan pendidikan pemilih pemula ini diharapkan dapat memperkenankan kelembagan Bawaslu bagi pelajar tentang bagaiman tufoksi pengawasan terhadap pesta demokrasi yaitu pada pemilu dan pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif sebagai pemilih pemula," kata Syawir.

?Syawir berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan KKP Tahun 2026/2027 agar dapat mengambil peran penting bagi generasi muda termasuk pemilih pemula dalam menjaga demokrasi dan menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. (*)