Awasi Pemutakhiran Data, Bawaslu Kampar Buka Ruang Diskusi bagi Parpol

BANGKINANG KOTA (RUANGRIAU.COM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya mengawal pemutakhiran data partai politik (Parpol) secara berkelanjutan agar berjalan sesuai aturan dan menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh partai. Selain melakukan pengawasan, Bawaslu juga membuka ruang diskusi bagi partai politik yang menghadapi kendala terkait verifikasi data maupun regulasi.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah, saat mengawasi kegiatan Pemutakhiran Data Partai Politik (PDPP) Secara Berkelanjutan Semester II Tahun 2026 di Kantor DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kampar, Senin (26/10/2026).

Pengawasan berlangsung sejak pagi hingga siang di Aula Kantor DPC Gerindra, Jalan Prof HM Yamin SH, Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Syawir memimpin langsung pengawasan tersebut bersama anggota Bawaslu Kampar, Miki AB dan Mustaqim Akbar, serta staf sekretariat. Sementara itu, kegiatan pemutakhiran data dipimpin anggota KPU Kabupaten Kampar, Muhibbuddin Ahmad dan Nuraini, didampingi kasubbag serta jajaran staf.

Kedatangan KPU dan Bawaslu Kampar disambut pengurus DPC Gerindra Kabupaten Kampar, di antaranya Sekretaris DPC H Ahmad Taridi yang juga menjabat Ketua DPRD Kampar, Ketua Bapilu Solihin, serta anggota DPRD dari Dapil IV, Afrizal, bersama pengurus lainnya.

Syawir mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai ketentuan. Bawaslu juga ingin memastikan seluruh partai memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap partai politik mendapatkan perlakuan yang sama dengan partai lain, tidak ada perbedaan. Seperti saat ini, kegiatan PDPP Secara Berkelanjutan di partai Gerindra. Kita hadir hari ini juga bentuk memastikan keadilan terhadap partai politik lainnya," tegas Syawir.

Ia berharap seluruh partai politik dapat bekerja sama agar pemutakhiran data berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Menurutnya, Bawaslu Kampar siap membuka ruang komunikasi bagi partai politik peserta Pemilu 2024 maupun partai politik di tingkat kabupaten yang membutuhkan penjelasan mengenai proses verifikasi data dan aturan yang berlaku.

"Jika ada kendala dalam verifikasi data maupun regulasi yang mengatur, Bawaslu membuka ruang diskusi dengan seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024 dan partai di tingkat Kabupaten Kampar. Tugas pengawasan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak termasuk dari partai politik," tambahnya.

Syawir juga mengingatkan seluruh partai politik agar tidak menunggu tahapan pemilu dimulai untuk memeriksa dan memperbarui data organisasi. Persiapan perlu dilakukan sejak dini, terutama menyangkut keanggotaan, alamat kantor, susunan kepengurusan, serta keterwakilan perempuan minimal 30 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan sampai menunggu masuk tahapan baru pengurus partai politik melakukan verifikasi terhadap data partai politik, mulai dari sekarang. Jika ada perubahan data segera laporkan ke KPU dan Bawaslu Kampar siap melakukan pengawasan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan," pesannya.

Selain pemutakhiran data partai politik, Syawir mengajak seluruh parpol ikut mengawal pemutakhiran daftar pemilih. Ia menekankan pentingnya memastikan anggota partai politik telah terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak kehilangan hak pilihnya.

Menurut Syawir, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang berlangsung pada masa non-tahapan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki akurasi dan kemutakhiran data pemilih sebelum memasuki tahapan pemilu berikutnya.

"Mari kita manfaatkan pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026 yang terus mengalami perubahan pada masa non tahapan dan sampai pada masuknya tahapan. Partai politik bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan data pemilih yang lebih akurat dan mutakhir setiap tahunnya hingga ke tahapan berlangsung pada pemilu tahun depan," tutup Syawir. (*)