Hitung Kerugian Hotel Kuansing, Kejari Hadiman SH.MH : Penetapan Tersangka Tidak Lama Lagi !

KUANSING (RUANGRIAU.COM) - Kejari Kuantan Singingi ( Kuansing), Jum'at (04/3/2022) menurunkan Tim Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam dugaan kasus Korupsi pembangunan Hotel Kuansing yang mangkrak.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Hadiman SH, MH didampingi Kasi Intel Rinaldi Ardiansyah  menjelaskan tim PKN yang turun itu berjumlah 4 orang dan langsung turun ke lokasi Hotel Kuansing Jalan Proklamasi-Teluk Kuantan.

" Mereka melakukan perhitungan untuk mensahihkan penetapan tersangka yang telah dinilai merugikan negara akibat pembagunan Hotel Kuansing yang mangkrak tersebut, " ungkapnya.

Sambungnya, mengenai 4 orang tim yang turun. Mereka dari Universitas Ahli PKN dari Universitas Negeri Tadolako Sulawesi Tengah Palu.

" Kedatangan mereka  Ini untuk penguatan kita dalam penetapan tersangka nanti,'' ujar Hadiman.

Selain itu dibeberkan Hadiman,  dalam kasus dugaan korupsi  3 pilar khusus hotel Kuansing, pihaknya sudah  menemukan dua alat bukti dan sekarang tersangkanya telah dikantongi pihak Kejari Kuansing, dengan telah hadirnya pihak ahli PKN, berarti penetapannya tersangkanya tak lama lagi.

''  Kitab tunggu ahli PKN sedang menghitung kerugian negaranya,'' sebut Hadiman.

Sebelumnya untuk diketahui, Pasca mengajukan banding atas putusan majelis hakim Tipikor PN Pekanbaru terkait putusan dua terdakwa kasus ruang pertemuan Hotel Kuansing. Kini, Kejaksaan Negeri (Kuansing) menerbitkan penyelidikan baru kasus lain dalam kasus pembangunan Hotel Kuansing.

Selain itu kasus tiga pilar dimana salah satunya adalah Hotel Kuansing ini sudah menjadi atensi publik.

" Untuk itu sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mengusut tuntas kasus yang pembangunannya dimulai sejak pemerintahan mantan Bupati Sukarmis tersebut, " kata Hadiman

Hadiman mengungkapkan, pihaknya akan menyasar nomenklatur proyek pembangunan fisik Hotel Kuansing dalam penyelidikan barunya ini.

" Sebab, pihaknya ingin menjawab pertanyaan masyarakat yang menginginkan agar
secepatnya kasus ini terungkap dan mendapatkan tersangka baru, " jelasnya.

Apalagi gedung yang sudah menyedot banyak uang negara ini tidak bisa dimanfaatkan karena mangkrak, jelas Hadiman .

" Sehingga menjadi gedung yang terlantar dalam beberapa tahun terakhir, "ucapnya lagi.

Hadiman juga menuturkan, untuk program pembangunan Hotel Kuansing tersebut terdiri tiga bagian anggaran, yaitu, pengadaan tanah hotel tahun anggaran 2013 sebesar Rp.12,5 miliar.

Pembagunan ruang pertemuan hotel tahun anggaran 2015 Rp12,5 miliar.
Serta pembangunan fisik hotel Tahun anggaran 2014 sebesar Rp46 miliar.

Dengan uang yang sudah digelontorkan sebanyak itu, pembangunan hotel tersebut diduga tidak dibangun dengan semestinya.

" Oleh karenanya tidak dapat digunakan hingga mengalami kerusakan dan kehilangan sejumlah perabotnya, " sebutnya.

Tidak hanya itu, Hadiman juga menjelaskan dengan merujuk
Perda Kuansing Nomor 5 tahun 2015 tentang BUMD merupakan payung hukum pembentukan BUMD di lingkungan Pemda Kuansing.
Dalam pasal 4 perda itu disebutkan, BUMD yang akan didirikan yakni untuk mengelola pasar rakyat dan perhotelan.

" Namun, kenyataannya hingga kini BUMD yang dimaksud tak kunjung dibentuk. Oleh karenanya pihak Kejaksaan menduga ada pelanggaran ketentuan dalam pembangunan hotel itu seperti tidak adanya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apalagi juga diketahui Pemda Kuansing baru membentuk Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang BUMD pada 25 November
2015, setelah pembangunan hotel selesai dilakukan, " jelasnya.

Perlu diketahui juga dalam penanganan kasus hotel Kuansing yang pertama, pihak Kejari Kuansing sudah menetapkan 3 orang tersangka, ketiganya tak lain adalah dua pejabat di Dinas Cipta Kerja dan Tata Ruang Pemkab Kuansing, yakni Fahrudin dan Alfion Hendra dan Direktur PT Betania Prima Robert Tambunan.