Korut Terancam Kelaparan, tapi Tidak Mau Terima Bantuan

JAKARTA (RUANGRIAU) - Korea Utara (Korut) terancam bencana kelaparan akibat kekurangan pangan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, tidak mau terima bantuan dari pihak luar.

Ancaman bencana kelaparan itu disebabkan oleh bencana alam, sanksi internasional yang ditujukan untuk mengekang program nuklir dan misilnya, serta pemotongan tajam dalam perdagangan dengan China karena penutupan perbatasan dan penguncian Covid-19.

Namun, di tengah kesulitan tersebut, surat kabar utama negara Korut, Rodong Sinmun, mengatakan bahwa mengandalkan bantuan eksternal untuk mengatasi kekurangan pangan akan sama dengan mengambil "permen beracun".

Dalam tajuk rencana pada Rabu (22/2/2023), Rodong Sinmun mendesak kemandirian ekonomi dan memperingatkan agar tidak menerima bantuan ekonomi dari "imperialis" yang menggunakan bantuan sebagai "jebakan untuk menjarah dan menaklukkan" negara-negara penerima dan mengganggu politik internal mereka.

"Adalah kesalahan untuk mencoba meningkatkan ekonomi dengan menerima dan memakan permen beracun ini," tulis komentar koran Partai Buruh tersebut, yang dikutip The Guardian.

Sebagian besar badan PBB dan kelompok bantuan barat telah meninggalkan Korea Utara, dengan China tetap menjadi salah satu dari sedikit sumber bantuan pangan eksternal.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan pada Selasa bahwa tampaknya telah terjadi peningkatan kematian akibat kelaparan baru-baru ini di beberapa provinsi Korea Utara.

"Produksi pangan turun dari tahun lalu, dan ada kemungkinan masalah distribusi karena perubahan kebijakan pasokan dan distribusi pangan mereka," kata seorang pejabat kementerian kepada wartawan.

Pada Desember lalu, badan pembangunan pedesaan Korea Selatan memperkirakan produksi tanaman Korea Utara telah turun 3,8% dari 2021, karena hujan musim panas yang dahsyat dan kondisi cuaca lainnya.

Menurut analisis 38North.org, ketersediaan pangan kali ini adalah yang terburuk sejak kelaparan Korea Utara pada 1990-an. Adapun, ratusan ribu orang diperkirakan tewas dalam periode ini.

Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kwon Young Se, mengatakan Pyongyang meminta badan pangan PBB, Program Pangan Dunia (WFP), untuk memberikan dukungan tetapi tidak ada kemajuan karena perbedaan pendapat mengenai masalah pemantauan.

Pada 2022,WFP memperkirakan bahwa 10,7 juta orang atau lebih dari 40% populasi Korea Utara, kekurangan gizi dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Para ahli mengatakan jumlah ini kemungkinan besar meningkat dalam setahun terakhir, dengan bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, angin topan, dan gelombang panas yang mengurangi produksi pertanian. (*)