OPD Teknis Diminta Tingkatkan Sosialisasi Program Prioritas Pj Wali Kota

PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) -
Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tingkatkan sosialiasi terkait program-program prioritas Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Tujuannya, agar berbagai program prioritas Pj wali kota, seperti santunan kematian, subsidi bunga bagi pelaku UMKM, bantuan beasiswa, bantuan makanan bagi orang terlantar, hingga Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat (Kurma Manis) dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ingot Ahmad Hutasuhut, usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan capaian pelaksanaan tugas guna mengevaluasi realisasi kegiatan fisik dan keuangan sekaligus capaian program prioritas Pj wali kota Pekanbaru, Selasa (14/3/2023).

"Jadi yang paling penting sekali itu sosialisai. Artinya, program ini apa dan bagaimananya memang harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak miskomunikasi (salah memaknai informasi)," papar Ingot.

Ia mencontohkan program santunan kematian. Program itu apakah untuk semua warga atau hanya khusus bagi warga kurang mampu, atau warga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saja.

"Untuk itu, Dinas Sosial tadi kita minta supaya mereview kembali dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat," ucap Ingot.

Lanjutnya, begitu juga dengan subsidi bunga pinjaman bank bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), OPD terkait mesti memberikan penjelasan secara rinci mulai dari persyaratan hingga kriteria usaha yang bisa mendapatkan bantuan.

"Karena, kan tidak semua yang bisa mendapatkan subsidi bunga pinjaman ini. Misalnya hanya yang ber-KTP Pekanbaru, usahanya hanya di Pekanbaru, atau mungkin usahanya sekian persen harus di Pekanbaru. Itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat tau," ucapnya.

"Intinya kalau dia masuk dalam kriteria, dia bisa mengajukan. Karena nanti saat proses di perbankan, karena ini menggunakan uang pemda (pemerintah daerah), tentu mereka (bank) akan menggunakan kriteria yang ditetapkan pemda atau sesuai yang kita tetapkan," lanjut Ingot.

Diakui Ingot, khusus untuk program prioritas Pj wali kota Pekanbaru, dari evaluasi itu secara umum berjalan cukup baik.

"Walaupun ada beberapa hal yang bersifat administratif yang perlu diperbaiki, tapi secara umum berjalan cukup baik," jelasnya.

Sementara itu, terkait evaluasi kegiatan fisik dan keuangan, pada rapat itu pembahasan lebih difokuskan pada sistem informasinya. Kemudian seluruh OPD diminta membuat target kegiatan bulanan.

"Jadi mereka (OPD) membuat target sendiri, dikonfirmasi ke kita, supaya nanti bisa kita ukur (kemampuan keuangan)," paparnya.

Sebab, sambung Invot, kebutuhan anggaran di tiap-tiap OPD berbeda. "Kecuali yang rutin, itu sama. Tapi kalau kegiatan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya di Perkim, itu beda dengan Dinas Koperasi," imbuhnya.

Misalnya, dincotohkan Invot, di Dinad Koperasi, dari awal tahun sudah bisa melaksanakan kegiatan, tapi kalau di Perkim butuh waktu untuk persiapan, dokumen dan sebagainya. "Untuk itu, masing-masing OPD buatlah target per bulannya. Nanti berdasarkan itu (target bulanan) kita evaluasi," pintanya. (*)