Percepatan Penurunan Stunting, Sekdako Laporkan Upaya Pemko Ke Menko PMK

PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, memaparkan angka hingga upaya penanganan stunting kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. 

Pemaparan itu berlangsung pada roadshow secara daring Menko PMK di Provinsi Riau, bertempat di ruang rapat walikota lantai lima gedung utama Komplek Perkantoran Terpadu di Tenayan Raya, Kamis (9/3/2023). 

Roadshow dengan tema "Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau" ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfotiksan Kota Pekanbaru Raja Hendra Saputra, Kepala Disdalduk KB Muhammad Amin, Kepala Dinas Kesehatan Zaini Rizaldy Saragih, serta Kepala Bappeda Ahmad. 

Disampaikan Indra Pomi, untuk Kota Pekanbaru sendiri, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, stunting di Ibukota Provinsi Riau berada di angka 16,8 persen dengan jumlah anak stunting sebanyak 318 orang. 

"Dari 318 orang itu, kita kan ada melakukan pendampingan terhadap 227 keluarga. Dari 227 itu, ada 59 anak stunting yang telah diberikan pendampingan. Pendampingan ini dilakukan oleh sejumlah instansi seperti BKKBN, PTPN V, PKK, dan beberapa perusahaan swasta," terang Indra. 

Kemudian di akhir Februari, pemerintah kota melakukan verifikasi terhadap jumlah stunting awal sebanyak 318 orang dan terjadi penurunan menjadi 260 orang. 

"260 ini kita verifikasi lagi melalui petugas kita di lapangan, ternyata yang benar-benar stunting dan keluarganya kurang mampu, itu hanya 115 orang," papar Indra. 

Guna percepatan penurunan angka stunting, pemerintah kota dalam waktu dekat akan melakukan pengangkatan bapak/ibu asuh yang nantinya bertugas memberikan pendampingan terhadap 115 anak stunting. 

Nantinya, dari Baznas akan memberikan pendampingan kepada 25 anak stunting, Forkopimda dan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkup pemerintah kota 46 orang, serta 45 lainnya akan diberikan pendampingan oleh pihak swasta seperti dari perbankan. 

"Minimal masing-masing pejabat ini akan jadi bapak asuh untuk satu orang anak stunting. Dalam program bapak asuh ini, kita membantu Rp500 ribu per bulan selama 6 bulan. Karena kalau sudah enam bulan, itu sudah keluar dari stunting," ujarnya. 

"Sehingga harapan kita, tiga bulan ke depan seluruh anak stunting sudah memiliki bapak asuh," ulas dia. 

Lebih jauh dikatakan Indra, percepatan penurunan stunting menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena merupakan atensi pusat, program nasional. 

"Maka itu, kita minta ke seluruh OPD pemangku baik dari Dukcapil, kesehatan, PUPR, Perkim dan lainnya, itu supaya menyatukan programnya supaya benar-benar terintegrasi sehingga bisa mendongkrak, memiliki daya ungkit untuk mengurangi angka stunting," pungkasnya. (Adv)