Sulit Buat 0 Persen Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

JAKARTA (RUANGRIAU.COM) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi pemerintah. Target untuk menekannya sampai 0 persen di 2024 diakui cukup berat. 

"Salah satu tantangan pembangunan yang masih tinggi adalah jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan. Disadari bahwa kita masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ungkap Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2023, Kamis (6/4/2023). 

Suharso mengatakan, gap jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan semakin tinggi karena penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem belum efektif. Tantangannya karena data belum akurat, program belum terintegrasi, dan pemberdayaan sosial ekonomi belum berkelanjutan. 

"Beberapa upaya telah dilakukan dan perlu dilanjutkan serta dipertajam khususnya untuk memperbaiki data secara total pada setiap lapisan, serta integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif," tegas Suharso. 

Suharso menyebut untuk mencapai miskin ekstrem nol perlu mengentaskan maksimal 5,6 juta orang di 2024 dan tantangan itu diakui cukup berat. 

"Kami bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu regsosek (registrasi sosial ekonomi), ini dimaksudkan antara lain untuk mengurangi inclusion dan exclusion error pada para penerima manfaat dari program nasional," tuturnya. 

Bank Dunia sebelumnya merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US$ 1,90 menjadi US$ 2,15 per kapita per hari. Menurut Suharso, jika berpatokan pada angka US$ 2,15, maka di 2024 angka kemiskinan ekstrem ada di level 2,5%. 

Jika berpatokan pada PPP US$ 1,9, di 2024 level kemiskinan Indonesia berada di 1,2%. Sebagai informasi kemiskinan ekstrem adalah kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, rumah layak, sanitasi, hingga akses ke layanan sosial. (*)