Komisi IV DPRD Kampar Gelar Raker Bersama Bappeda

BANGKINANG (RUANGRIAU.COM) - Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, Senin (27/2/2023) pagi menggelar rapat kerja (Raker) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar. Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Ramlan. 

Ketua Komisi IV Ramlan menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Bappeda Kampar dalam perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 ini. 

Raker ini beragendakan penyampaian rencana pembangunan untuk tahun 2024 mendatang, serta evaluasi program yang saat ini tengah berjalan di APBD Kampar tahun anggaran 2023. 

Rapat kerja dipimpin langsung ketua komisi empat dprd kampar, ramlan dan juga dihadiri langsung Kepala Bappeda Kampar, Ardi Mardiansyah bersama Sekretaris Bappeda dan staf terkait lainnya. 

Kepala Bappeda Kampar, Ardi Mardiansyah menyampaikan, dalam rapat kerja ini ada beberapa pembahasan yang dilakukan, termasuk rencana pembangunan daerah untuk tahun 2024 yang saat ini tengah berjalan. Selain itu juga sempat dibahas beberapa skala prioritas pembangunan yang nantinya mesti dilakukan pada tahun 2024, seperti pendidikan dan kesehatan. 

Sedangkan anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Sunardi mengungkapkan, pihaknya minta agar Bappeda Kampar untuk terus konsisten dalam menjalankan aturan yang telah ada, baik terkait sistem penganggaran maupun yang lainnya, karena jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak buruk terhadap perencanaan pembangunan di kabupaten Kampar. 

Ia juga mengingatkan jangan sampai nantinya terjadi persoalan hukum atas apa yang dilakukan dalam penyusunan anggaran yang ada. 

Ketua Komisi IV Ramlan menyampaikan, dalam rapat kerja bersama mitra kerja didapatkan kesimpulan bahwa dalam perencanaan pembangunan yang saat ini tengah dijalankan Bappeda supaya ada komunikasi yang baik, karena bagaimanapun komisi IV merupakan mitra kerja dari Bappeda Kampar yang juga memiliki fungsi pengawasan. 

Ia juga berharap untuk tahun 2024 mendatang, Bappeda Kampar mesti memiliki skala prioritas dalam perencanaan pembangunan yang disusun, agar nantinya berbagai persoalan yang terjadi seperti di bidang pendidikan dan kesehatan dapat terselesaikan dengan bertahap jika itu dijadikan skala prioritas dalam satu tahun anggaran. (Advertorial)