DPRD Kampar Minta Daerah Penghasil DBH Mohon Jadi Perhatian Pemerintah

BANGKINANG (RUANGRIAU.COM) - Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu, daerah penyumbang terbesar Dana Bagi Hasil (DBH) Ratusan Miliar untuk Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Namun sayang meski daerah yang memberi kontribusi daerah penghasilan DBH. Tetapi kondisi jalannya sangat menyedihkan. 

Anggota DPRD Kampar dapil Tapung Raya Sunardi, membenarkan kondisi jalan lintas di tiga Kecamatan tersebut yaitu Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Ini bukan hal baru lagi bagi dirinya. Tetapi sudah berlangsung sangat lama, kondisi jalan yang rusak. 

"Sayangnya tidak ada yang peduli dengan kondisi jalan tersebut, meski kondisi jalannya rusak. Hal tersebut sama sekali sudah menjadi pemandangan yang lumrah dilihat saat ini, karena meskipun bersuara tidak juga didengarkan," ungkapnya. 

Untuk diketahui saja, kata Sunardi, berapa besar Tapung Raya menyumbang DBH untuk Provinsi Riau dari sumber daya Migasnya. Belum lagi dari perkebunan kelapa sawit yang ada. "Tentunya kalau punya hati nurani ini menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat, Riau dan Kampar. Untuk memperbagus jalan lintas agar enak dilalui," ungkapnya sembari meminta Daerah penghasil DBH  Jadi Perhatian Pemerintah. 

Selain itu, kata Sunardi, kerusakan jalan ini sebenar dari perkebunan sawit dan galian C. Namun sayang dari sektor tersebut tidak ada memberikan hasil bagi Kabupaten Kampar. Sebab pajak air permukaan diambil oleh Pemerintah Provinsi, kemudian hasilnya tiap tahun baru dibagi ke daerah. 

"Jadi kalau dari sektor sawit ini pemerintah pusat dan provinsi Riau yang mengambil hasilnya, kemudian baru dibagi ke daerah," ungkapnya. 

Dengan kondisi begini dirinya meminta, Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau, bisa memperhatikan. Karena kerusakan jalan ini berdampak dengan sektor ekonomi masyarakat. "Sedangkan untuk tingkat kecelakaan juga tinggi akibat kerusakan jalan di Tapung Raya," pungkasnya. (Advertorial)