Komisi IV DPRD Menggelar RDP Dengan Dinas PUPR Kampar

KAMPAR - Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, menggelar Rapat Kerja Dengar Pendapat (RDP) , bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kampar Mei 2023. Rapat kerja , membahas terkait realisasi anggaran 2023, dan realisasi pekerjaan infrastruktur yang ada saat ini di dinas tersebut.

Dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, bersama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kampar, sempat ditunda oleh Ketua Komisi Empat, Dprd Kampar, dikarenakan Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal, tidak tampak dalam rombongan, dimana yang hadir hanya kepala bidang dan beberapa staf PUPR.

Rapat kerja ini, kembali dilanjutkan, setelah kehadiran dari Kepala Dinas PUPR Kampar. Rapat dengan agenda membahas terkait realisasi anggaran 2023, dan realisasi pekerjaan Infrastruktur yang ada saat ini di dinas tersebut, juga dihadiri langsung, Wakil Ketua Dprd Kampar, dari Fraksi Partai Golkar Repol, yang juga merupakan koordinator Komisi Empat Dprd Kampar.

Ketua Komisi Empat Dprd Kampar, Ramlan dalam pembukaan rapat, menyampaikan, agar pihak Dinas PUPR Kabupaten Kampar, dapat memaparkan. Sejauh mana anggaran yang ada telah diserap, dan ia juga minta agar pihak dinas dapat menyampaikan laporan, terkait sudah berapa besaran capaian realisasi pekerjaan infrastruktur, yang telah dilaksanakan. Karena ia tidak ingin lagi, nantinya pihak dinas beralasan tidak cukup waktu, hingga mengakibatkan adanya proyek mangkrak di akhir tahun anggaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kampar, Afdal menyampaikan, pada tahun 2023 ini, Dinas PUPR sendiri mendapatkan alokasi dana sebesar dua ratus enam puluh milyar rupiah. Sedangkan dari besaran anggaran tersebut, terdapat dana bantuan keuangan dari Provinsi Riau, sebesar delapan puluh empat milyar rupiah, dan ini merupakan anggaran untuk melanjutkan pembangunan lima jembatan, yang pembangunannya terhenti pada tahun 2021 lalu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Repol, menyampaikan ia minta agar pihak Dinas PUPR untuk bisa bekerja lebih maksimal lagi. Karena hingga bulan Mei ini, saja kita mendapatkan informasi belum ada kegiatan pembangunan Infrastruktur, yang berjalan. Kalau memang benar ia sangat kecewa dengan situasi ini, dan ia harap ini harus menjadi catatan bagi komite empat nantinya, selaku mitra kerja.

Repol yang juga merupakan koordinator komisi empat ini, menambahkan agar komisi empat, untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Khususnya pada proyek pembangunan lima jembatan, yang merupakan bantuan keuangan dari pihak Provinsi Riau. Ini mesti dilakukan pengawasan yang baik, karena jangan sampai pada akhir tahun anggaran proyek ini, kembali mangkrak.****