Kalapas dan Kejari Bengkalis Bahas Remisi serta Kamar Khusus untuk Napi

BENGKALIS (RUANGRIAU.COM) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Bengkalis, Kriston Napitupulu, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis, Sri Odit Megonondo, pada Rabu (5/03/2025). 

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama antar-lembaga penegak hukum sekaligus membahas sejumlah isu penting terkait layanan pemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis. 

"Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah pengusulan remisi Idul Fitri bagi warga binaan," ujar Kriston Napitupulu. 

Kalapas Bengkalis menyerahkan surat permintaan pelaksanaan putusan pengadilan BA-8, yang menjadi syarat kelancaran proses remisi serta hak-hak integrasi lainnya bagi narapidana. Berkas ini diharapkan dapat segera diproses agar remisi diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. 

Selain itu, rencana pembangunan kamar khusus bagi tahanan dan narapidana (Napi) yang membutuhkan perawatan medis juga menjadi pembahasan penting dalam pertemuan ini. 

Kajari Bengkalis mengusulkan pembentukan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kejari, Polres, Pengadilan, dan Lapas Kelas IIA Bengkalis untuk mengatasi permasalahan layanan kesehatan bagi warga binaan. 

Dalam rencana tersebut, kamar khusus akan dibangun di RSUD Bengkalis dengan fasilitas yang sesuai standar keamanan Lapas atau Rutan. 

"Inisiatif ini bertujuan memastikan narapidana yang sakit mendapatkan perawatan medis yang layak tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban," ujar Odit. 

Kajari Bengkalis juga menyambut baik usulan ini dan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar program tersebut dapat segera direalisasikan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga demi meningkatkan kualitas layanan hukum dan pemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis. 

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat kerja sama dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi warga binaan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah tersebut. (*)