Pemkab Kampar Tanggapi Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Soal LKPJ 2024

BANGKINANG KOTA (RUANGRIAU.COM) — DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024, Kamis (10/4/2025) di Ruang Paripurna DPRD Kampar. 

Jawaban pemerintah disampaikan langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, didampingi Sekda Kampar Hambali. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi dan dihadiri pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, serta undangan lainnya. 

Dalam penyampaiannya, Bupati Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD. Pemkab Kampar berkomitmen menjadikan catatan tersebut sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan. 

Terkait Fraksi Gerindra, yang menyoroti tunda bayar pekerjaan fisik tahun 2024 sebesar Rp63 miliar, Bupati menyampaikan bahwa resolusinya tengah diupayakan dan dianggarkan pada tahun 2025. 

Fraksi Demokrat memberikan 15 catatan, mulai dari pemerataan pembangunan, serapan anggaran, inovasi pengentasan kemiskinan, hingga distribusi tenaga kesehatan dan guru di daerah terpencil. Bupati memastikan semua poin menjadi perhatian dan prioritas dalam kinerja OPD ke depan. 

Fraksi Golkar menyampaikan 12 poin, di antaranya optimalisasi potensi PAD, pemanfaatan aset daerah, evaluasi belanja operasi, pembayaran honor tenaga honorer hingga penataan personel yang tepat. Bupati memastikan rekomendasi tersebut menjadi bagian dalam penyesuaian struktur organisasi 2025. 

Fraksi PPP dan PKS meminta Pemkab Kampar memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, penyediaan beasiswa, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi secara terbuka dan transparan. Bupati menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi hal tersebut dalam perencanaan anggaran ke depan. 

Fraksi Nasdem menyampaikan 4 catatan, di antaranya evaluasi OPD, penempatan camat di rumah dinas, serta program pendidikan melalui KERLIP, PKBM, bantuan pendidikan untuk siswa miskin, dan program lainnya. 

Fraksi PDI Perjuangan memberikan 3 poin penting, yakni optimalisasi PAD melalui BUMD, pembinaan BUMD, serta penertiban usaha galian C ilegal. Bupati menyampaikan, tahun 2025 Pemkab telah memanggil seluruh pimpinan BUMD untuk expose program, serta berkomitmen meningkatkan penertiban galian C melalui Tim Yustisi. 

Fraksi PAN memberi 3 catatan yang sejalan dengan visi daerah. Bupati menegaskan komitmen Pemkab Kampar untuk tetap istiqomah membangun daerah yang agamis, berbudaya, maju, dan berkelanjutan. 

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas semua masukan DPRD yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan pembangunan. Semua catatan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. 

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2024 dan penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026. (Adv)