Tak Ada Tempat untuk Preman di Pekanbaru, Wali Kota dan Kapolresta Kompak Bertindak

PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmennya untuk menumpas segala bentuk premanisme dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat. Pesan itu ia sampaikan tegas dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda dan sejumlah pemangku kepentingan di Aula Zapin, Polresta Pekanbaru, Kamis (15/5/2025).

“Tidak ada ruang untuk premanisme, baik yang garang di jalanan maupun yang tampil rapi pakai dasi. Semua akan kami tindak tegas,” ujar Agung.

Salah satu sorotan utama adalah praktik parkir liar yang kerap menimbulkan keresahan. Menurut Agung, parkir yang tidak sesuai aturan Peraturan Wali Kota (Perwako) adalah bentuk lain dari premanisme. 

“Pungutan tanpa dasar hukum adalah tindakan liar. Kami tak akan kompromi,” tegas Wali Kota.

Selain parkir, sektor lain yang disorot adalah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari usaha kuliner malam dan restoran. Banyak pelaku usaha diduga tidak melaporkan transaksi sebenarnya, padahal wajib menyetor pajak 10 persen.

“Kami akan bentuk tim khusus untuk menertibkan ini. Pajak harus adil, dan PAD harus naik demi pembangunan kota,” katanya.

Masalah kabel fiber optik yang semrawut juga tak luput dari perhatian. Banyak kabel yang membahayakan keselamatan warga, sementara hanya dua perusahaan yang diketahui punya izin resmi.

“Baru-baru ini ada anak yang tersangkut kabel. Setelah dicek, sebagian besar kabel ternyata ilegal. Kami akan tertibkan dan potong kabel-kabel yang tak berizin,” ujarnya.

Agung pun meminta masyarakat melaporkan langsung keluhan kepada penyedia layanan, bukan ke Pemko. “Kami minta maaf jika penertiban ini berdampak sementara. Tapi keselamatan warga jauh lebih penting,” tegasnya.

Di kesempatan sama, Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah wali kota. Ia menilai premanisme bukan hanya mengganggu ketertiban, tapi juga merusak iklim investasi.

“Kehadiran preman, termasuk debt collector yang bersikap intimidatif, bisa membuat pelaku usaha tidak nyaman. Ini harus dihentikan,” kata Jeki.

Sebagai tindak lanjut, Polda Riau akan meluncurkan Tim Raga Anti-Premanisme – tim khusus yang akan bergerak cepat menangani aksi premanisme. Masyarakat bisa melaporkan kejadian lewat layanan darurat 110 atau langsung ke kantor polisi terdekat.

“Premanisme tidak akan kami toleransi. Penindakan akan dilakukan tegas dan terukur,” ucap Jeki.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Polri tengah menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi ini adalah bagian dari program prioritas Kapolri dalam menjaga ketertiban umum.

“Kami ingin menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang aman, nyaman, dan religius. Kota yang ramah bagi siapa saja, baik yang datang untuk tinggal, berinvestasi, maupun sekadar berkunjung,” tutup Jeki. (*)