Door to Door Kejar Pajak Kendaraan, Kader PKK Pekanbaru Bakal Diberi Insentif

PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan strategi baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui keterlibatan kader PKK hingga tingkat RW, Pemko akan melakukan pendataan dan sosialisasi langsung ke rumah-rumah warga. Sebagai bentuk dukungan, kader yang terlibat juga disiapkan insentif.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau dalam menggali potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

"Kami berkolaborasi dengan Pemprov Riau untuk mencari dan menggali potensi PAD, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Plt Gubernur mengapresiasi karena peningkatan PAD Kota Pekanbaru cukup signifikan," ujar Agung usai menerima data PKB dari Pemprov Riau di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Menurut Agung, peningkatan PAD yang dicapai Pekanbaru tidak terlepas dari pendekatan jemput bola yang selama ini dijalankan pemerintah. Selain melibatkan ASN dan PPPK paruh waktu, pemko juga mengoptimalkan peran kader PKK yang berada langsung di lingkungan masyarakat.

Melalui Program Satu ASN Satu RW, setiap wilayah telah memiliki ASN pendamping. Ke depan, kader PKK yang tinggal di lingkungan tersebut akan diberi tugas membantu pendataan, sosialisasi, dan edukasi terkait kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Kader PKK yang tinggal di lingkungan setempat lebih memahami kondisi masyarakat. Mereka dapat melakukan pendataan sekaligus menyampaikan informasi terkait pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada warga," jelasnya.

Tidak hanya mengingatkan warga untuk membayar pajak, kader PKK juga akan memberikan informasi mengenai proses mutasi kendaraan berpelat luar daerah agar beralih menjadi pelat Pekanbaru. Langkah ini dinilai penting untuk menambah potensi penerimaan PKB bagi daerah.

Selain itu, masyarakat juga akan diberikan informasi terkait program pemutihan pajak kendaraan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, warga yang masih memiliki tunggakan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi kewajibannya.

Pemko Pekanbaru juga berupaya mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. Warga akan mendapat pendampingan dan arahan untuk mengurus administrasi pembayaran pajak, baik melalui kantor Samsat maupun layanan Samsat yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemko Pekanbaru berencana memberikan insentif kepada kader PKK yang terlibat aktif dalam pendataan dan sosialisasi pajak.

"Kami akan memberikan insentif kepada kader PKK agar mereka dapat bekerja maksimal, turun langsung dari rumah ke rumah, sekaligus mengetahui kondisi masyarakat di wilayah tempat mereka tinggal," kata Agung.

Langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru ini mendapat apresiasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Bahkan, pola yang diterapkan Pekanbaru dinilai layak menjadi contoh bagi daerah lain di Provinsi Riau.

"Plt Gubernur mengapresiasi langkah yang kami lakukan. Bahkan, beliau mendorong agar pola seperti ini dapat diterapkan di daerah lain guna meningkatkan PAD secara keseluruhan di Provinsi Riau," pungkas Agung. (*)