Doni Saputra Tampung Aspirasi Warga, Persoalan KIS, UHC dan DTKS Mendominasi Reses

PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, Doni Saputra MH, menggelar reses di wilayah RT 03/RW 06, Kelurahan Padang Terubuk, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua RW 06 Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Rama Wijaya, beserta warga yang menyampaikan berbagai persoalan terkait layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.

Dalam reses tersebut, persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah agar meningkatkan sosialisasi mengenai layanan kesehatan tersebut, sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan medis.

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan KIS maupun UHC. Padahal program ini sangat membantu warga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ini akan menjadi perhatian kami agar sosialisasinya lebih maksimal,” ujarnya.

Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan terkait kepesertaan KIS, mulai dari usulan penerima baru hingga pengalihan kepesertaan. Menurut Doni, sebagian usulan masyarakat telah terealisasi, sementara beberapa lainnya masih dalam proses dan menunggu tindak lanjut dari instansi terkait.

Tidak hanya sektor kesehatan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi di bidang pendidikan. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengenai perubahan desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan berbagai bantuan pemerintah, termasuk bantuan pendidikan.

Ketua RW 06 Padang Terubuk, Rama Wijaya, berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan warga dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Doni Saputra menegaskan seluruh masukan yang diterima selama reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Pekanbaru. Ia berkomitmen mengawal setiap aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan warga. (*)