PAD Pekanbaru Ditargetkan Rp1,4 Triliun pada 2027, Warga Tak Boleh Terbebani

LPEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai sekitar Rp1,4 triliun pada 2027. Target tersebut naik dari Rp1,3 triliun yang dipatok untuk tahun ini dan kini mulai dibahas dalam penyusunan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kota Pekanbaru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan target Rp1,3 triliun tahun ini diproyeksikan tercapai. Karena itu, Pemko melihat masih ada ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Zulhelmi setelah mengikuti pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) APBD Kota Pekanbaru 2027 bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Mudah-mudahan target tahun depan bisa meningkat menjadi sekitar Rp1,4 triliun,” ujarnya.

Meski target PAD dinaikkan, Pemko Pekanbaru memastikan upaya menggenjot pendapatan tidak dilakukan dengan membebani masyarakat.

Zulhelmi mengatakan, Wali Kota Pekanbaru telah mengingatkan agar setiap kebijakan peningkatan PAD tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.

“Wali kota telah mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Jangan sampai pemko mengejar PAD, tetapi memberatkan atau menekan rakyat dengan kebijakan yang ada,” ujar pria yang akrab disapa Ami, ini.

Sebaliknya, Pemko tetap menyiapkan sejumlah stimulus bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

Salah satunya pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat tertentu, khususnya objek pajak dalam buku satu dengan nilai PBB hingga Rp100 ribu.

Kemudahan juga diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Untuk masyarakat yang kurang mampu juga akan banyak stimulus yang diberikan, termasuk pengurangan bahkan menggratiskan pajak-pajak daerah,” jelasnya.

Sementara itu, hingga akhir 2026, Pemko Pekanbaru masih memprioritaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama, terutama pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi bagian dari program prioritas pemerintah kota.

“Program-program kami terutama di layanan dasar, seperti infrastruktur, jalan, dan drainase. Begitu juga dengan urusan pendidikan dan kesehatan,” ucap Ami. (*)