Wakil Ketua DPRD Ajak Pedagang Pakai Masker

PEKANBARU - Penyebaran kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru kini masih tinggi. Kondisi ini membuat Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST, terus mengkampanyekan protokol kesehatan. 

Kali ini yang menjadi sasaran, Pasar Kodim Pekanbaru. Bersama timnya, Rabu siang (7/10), Ginda menyasari pasar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, berbaur bersama pedagang, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Kedatangan politisi milenial ini disambut hangat pedagang pasar, dengan nuansa kekeluargaan. Di sela perbincangannya, Ginda mengajak pedagang untuk tetap menggunakan masker. 

"Saya juga melihat kepatuhan pedagang terhadap penerapan protokol kesehatan. Memang masih ada yang lalai, namun saya mengingatkan untuk mematuhi supaya terlindung dari penyebaran virus corona," imbau Ginda didampingi Aldi, perwakilan dari Aliansi Pedagang Pasar Kodim. 

Dia berharap, jangan sampai Pasar Kodim menjadi kluster baru penyebaran virus corona. "Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, kan tidak sulit. Ayo kita jadikan ini gaya hidup (life style) mulai dari sekarang," harapnya. 

Bersamaan dengan itu, Ginda juga menampung aspirasi pedagang di masa Covid-19 ini. Jual beli pedagang jadi menurun, karena lemahnya daya beli masyarakat. 

"Jangankan untung, pulang modal saja sulit. Tapi mau bagaimana lagi, ini harus kami jalani. Namun kami minta tolong carikan solusinya dari anggota dewan," keluh Maya, pedagang Pasar Kodim. 

Menanggapi keluhan para pedagang ini, Ginda berjanji akan mencarikan solusinya bersama rekan-rekannya di DPRD. Seperti halnya mencarikan jalan bantuan dari Pemko atau CSR dari swasta. 

Yang pasti, pedagang yang terdampak Covid-19 ini, wajib dibantu pemerintah. "Nanti kita diskusikan dengan dinas terkait juga. Sekarang kan ada bantuan dari pusat untuk pelaku UMKM. Bantuan seperti ini yang kita tanyakan nanti ke dinas terkait," sebutnya. 

Hampir satu jam lebih Ginda bersama tim berada di Pasar tersebut, dengan berbagai aspirasi yang sudah dicatatnya, untuk disampaikan ke pemerintah. (*)