Antisipasi Karhutla, Utamakan Pendekatan Persuasif

RUANGRIAU.COM - Sebagai bahan evaluasi dari tahun sebelumnya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar secara resmi telah menetapkan status Siaga Karhutla.

Penetapan status Siaga Karhutla ini disampaikan Gubri di Gedung Daerah, Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (15/2) secara virtual yang diikuti bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tampak dikuti Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si, Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, Perwakilan Kejari, Kadiskominfo Rohul Drs Yusmar M.Si, Kasat Shabara AKP Kamsir dan Sekretaris BPBD Rohul Afrizal,

Gubri mengaku bahwa Riau adalah Provinsi yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap, dengan potensi gambut yang besar sekitar 54% dari total luas Provinsi Riau di Pulau Sumatera.

Ia mengatakan, bencana Karhutla sudah menjadi isu penting dan menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar. Dana itu dipakai untuk kegiatan penanggulangan Karhutla serta kabut asap.

“Karena secara geografis Riau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menyebabkan asap mudah menyebar ke Negara tetangga tersebut, sehingga dapat mengganggu hubungan bilateral antar negara,” ujarnya

"Pada Tahun 2020 kita berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menurun sampai 83,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Di awal tahun 2021 ini sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau," jelasnya.

Gubri menjelaskan, penetapan Status Siaga Karhutla secara perundang-undangan merujuk pada Peraturan Gubernur Riau 09 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

"Maka dengan melihat situasi terkini, status siaga darurat bencana Karhutla di Riau tahun 2021, ditetapkan mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Oktober 2021 mendatang," ucap Syamsuar.

Tambah Gubri, dengan telah ditetapkannya status siaga ini, akan dapat mendeteksi lebih awal darurat bencana Karhutla. Adapun hal-hal yang dilakukan, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, informasi dini, patroli, pemadaman dini dan respon cepat apabila ditemukan titik panas dan titik api.

Sementara itu, Sekda Rohul Abdul Haris mengatakan, Penetapan Status Siaga darurat Karhutla di Provinsi sudah dtetapkan oleh Gubernur, Kabupaten Rohul tetap mengikuti kebijakan Pemprov untuk penetapan status di Kabupaten Rohul, ini merupakan antisipasi bagi Pemda untuk menghindari terjadinya Karhutla

“Kita juga mengevaluasi dari tahun 2020, saat itu kita juga mengikuti kebijakan Provinsi dan hasilnya Alhamdulillah tidak ada terjadi Karhuta di Rohul. Tahun dulu kita 0 titik apai, kita berharap di tahun 2021 kita juga masih bisa mempertahankan hal tersebut,” harapnya

“Sehingga tentunya kita melibatkan seluruh elemen dan komponen yang ada Kabupaten Rokan Hulu juga bersama dengan TNI dan Polri berupaya mencegah agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah kita,” ujarnya

Lanjut Sekda,  penetapan Status siagar daurat Karhutla ini Pemkab Rohul menunggu keputusan resminya dari Pemprov secara tertulis.

“Tadi baru disampaikan secara lisan oleh Bapak Gubernur dan nanti dari hasil keputusan tersebut kita juga akan mengeluarkan status di Rohul dan nanti menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan bersama dengan TNI dan Polri,” kata Sekda

Selain itu, Lanjut Abdul Haris, Pemkab juga mengaktifkan seluruh komponen masyarakat yang sudah tergabung dalam masyarakat peduli api dan Manggala Agni yang sudah siap di beberapa wilayah terutama di  2 Kecamatan yang status lahannya memiliki lahan gambut yaitu di Kepenuhan dan Kecamatan Bonai Darussalam.

“Ini menjadi perhatian khusus kita termasuk juga di daerah yang rawan kebakaran yaitu di sekitar Bukit Barisan terutama di kecamatan Rokan IV Koto ini menjadi perhatian khusus tentunya nanti supaya di daerah tersebut tidak dilakukan pembakaran baik pembukaan lahan maupun kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian,” pintanya.

“Untuk penganggaran Bencana Alam dibebankan dalam APBD Rohul, Karena bencana alam bencana ini kan satu hal yang tidak bisa kita rencanakan sebelumnya, karena bencana bisa muncul kapan saja dan tanpa kita perhitungkan sebelumnya. Namun kita sudah menyediakan anggaran biaya tidak terduga di BTT Kabupaten Hulu sebesar Rp5 miliar,” jelasnya.

Di tempat sama, Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat mengatakan untuk mencegah Karhutla di Rohul, pihaknya melibatkan seluruh elemen dan Pilar di desa dan kecamatan.

“Kemudian persiapan lain khususnya sarana dan prasarana mini strike, ketersedian air dengan memanfaatkan embung serta menginstruksi seluruh Polsek untuk melakukan inventarisasi guna melakukan upaya-upaya kongkrit dan tanggap darurat agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.(*)