Sekjend FKMKI Kritik Kebijakan Pemkab Kampar Dalam Mengatasi Banjir

RUANGRIAU.COM - Curah hujan tinggi pada 27 Maret 2021 di Kabupaten Kampar membuat sebagian titik di daerah Bangkinang Kota tergenang air. Implementasi rencana penanggulangan banjir masih parsial, jangka pendek, dan belum terintegrasi.

Sekjend Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia (FKMKI) David Davijul, menyebutkan  semakin bertambah parahnya cuaca ekstrem akibat efek perubahan iklim, seluruh OPD terkait terkhusus bupati Kampar dan DPRD Kabupaten Kampar perlu mengeluarkan kebijakan radikal bekerja sama dan berkolaborasi dengan masyarakat.

"Sebab saluran dan tangkapan air (drainase dan ruang terbuka hijau) yang ada kapasitasnya kurang untuk menampung volume air yang besar akibat curah hujan yang ekstrem. Aliran dan sempadan drainase menyempit karena terjadi peningkatan dan padat nya rumah-rumah penduduk masyarakat," bebernya, Minggu (28/3/2021).

Selain itu9 saluran-saluran air (drainase) yang ada tersumbat sampah akibat manajemen sampah yang buruk di wilayah kabupaten kampar terkhusus Bangkinang Kota.

"Genangan air juga disebabkan oleh isu lama, yaitu tertutupnya permukaan tanah yang dilapis beton atau material yang menahan air untuk meresap dalam tanah. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang massif serta urbanisasi menyebabkan okupasi lahan semakin sempit," ucap David.

Menurutnya  untuk mengelola dan mengurangi aliran air yang berlebihan, maka pemerintah Kabupaten Kampar harus membuat suatu kebijakan yang bekerja sama dengan masyarakat dalam program-program penanggulangan banjir.

"Dengan tren curah hujan yang terus tinggi, titik wilayah-wilayah ini perlu memiliki aliran dan penampungan air yang memadai. Dengan istilah apa pun, entah normalisasi, naturalisasi, atau revitalisasi pemerintah perlu mengembalikan fungsi aliran air (drainase). Pemeliharaan harus menjadi prioritas dan program wajib dan rutin pemerintah Kabupaten Kampar," ungkapnya.

Maka dari itu, kata David, kebijakan yang segera perlu dipercepat adalah realisasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dan modern, kita mengetahui Pemerintah Kabupaten Kampar masih menggunakan konsep lama. Tak kalah pentingnya mengubah cara berpikir masyarakat dengan membangun pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menghasilkan kompos. Begitu juga dengan sistem pemilahan dan pengumpulan sampah dari rumah tangga ke tempat fasilitas pengolahan.

"Bupati dan DPRD juga harus menertibkan bangunan-bangunan liar di sekitaran aliran sungai yang juga mengakibatkan banjir di wilayah Kabupaten Kampar," tegasnya.

Selain kebijakan struktural di atas, kata David, untuk mengurangsi risiko banjir adalah perilaku manusia juga perlu berubah. Komitmen, kedisiplinan, dan keberanian serta terobosan pengambil kebijakan sangat diperlukan, termasuk keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten.

"Karena itu, kebijakan dan informasi seperti mitigasi bencana, kesiapsiagaan, peta rawan bencana, rencana evakuasi, peringatan dini harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Kampar (Bupati Kampar) dan kita perlu membudayakan kesiapsiagaan bencana," jelasnya.

Bahkan, kata Sekjend FKMKI ini, pendidikan bencana menjadi kunci ketahanan (bukan kepasrahan) masyarakat menghadapi banjir ke depan. Sikap dan perilaku sadar bencana tidak hanya untuk kesiapsiagaan. Bencana seperti banjir, memerlukan persepsi, kesadaran, kedisiplinan yang terus menerus. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan budaya menjaga lingkungan.

"Kini kita menunggu kebijakan dan keputusan radikal dari Bupati Kampar dan DPRD Kabupaten Kampar agar curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir di beberapa titik di kabupaten kampar tidak berulang," pungkas David. (*)