TAPD Tak Hadiri Undangan Rapat Banggar, DPRD Pekanbaru Sangat Kecewa

PEKANBARU (RUANGRIAU) - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru terpaksa ditunda dikarenakan ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru, Kamis (1/4) siang.

Adapun pembahasan dalam rapat Banggar tersebut mempertanyakan recofusing anggaran dan rasionalisasi anggaran di tahun 2021.

Dalam rapat Banggar tersebut, tampak semua anggota DPRD Pekanbaru kesal melihat ketidakhadiran dari Ketua TAPD Kota Pekanbaru Muhammad Jamil dan tim anggaran lainnya.

Ketua DPRD Pekanbaru mengaku kecewa atas ketidakhadiran TAPD Kota Pekanbaru dalam rapat Banggar.

"Kita sangat kecewa terhadap TAPD karena tidak hadir dalam undangan yang membahas tentang recofusing dan rasionalisasi anggaran 2021. Kita merasa tidak dihormati dan tidak dihargai, padahal pemanggilan ini adalah resmi," katanya

Kepada wartawan, Hamdani mengungkapkan bahwa ketidakhadiran TAPD Kota Pekanbaru dalam rapat Banggar dikarenakan ada agenda lain, yaitu rapat bersama Forkopimda.

"Sebetulnya, itu kita (DPRD) sudah menggeser jadwal rapat Banggar. Karena keinginan kita itu sebenarnya rapat dilakukan tadi pagi. Namun, ketika ada rapat Forkopimda, maka rapat Banggar kita geser menjadi siang. Artinya, Banggar sudah mengalah. Kemudian, pagi informasinya, rapat Forkopimda itu digeser menjadi siang. Nah, ini tentu menjadi tanda tanya juga bagi kita, kok bisa seperti itu," jelasnya.

Politisi PKS ini menyebut, Banggar DPRD akan kembali memanggil TAPD Kota Pekanbaru untuk mempertanyakan kembali perihal recofusing anggaran dan rasionalisasi anggaran di tahun 2021.

"InsyaAllah, senin depan akan kita panggil ulang. Kalau misalnya tidak hadirlagi, kita akan rapatkan kembali lagi di Banggar langkah apa yang kita lakukan," ucap Hamdani.

Sementara itu, Anggota Banggar Roni Pasla mengatakan, ketidakhadiran TAPD Kota Pekanbaru dalam rapat sebagai bentuk pelecehan terhadap Banggar DPRD Pekanbaru.

"Ini bentuk pelecehan terhadap Banggar. Kita tentu akan bertindak tegas terhadap dua kali tidak hadir ini. Pelecehan ini termasuk jawaban yang disampaikan oleh Ketua TAPD, kita bersurat pemberitahuan mereka tidak ada dengan surat. Ini kan lembaga, tentu kita ingin tendak tegas dari kita. Jadi kita ini merasa dikangkangi," tegasnya.

Politisi PAN ini menduga ada yang disembunyikan dibalik ketidakhadiran TAPD Kota Pekanbaru. Pasalnya, Banggar DPRD telah memanggil sebanyak dua kali tanpa kehadiran Ketua TAPD Muhammad Jamil maupun tim anggaran lainnya.

"Tentu sejauh ini kita menduga ada yang disembunyikan. Sebelumnya mereka terbuka, kalau mereka terbuka, ya pasti tidak ada yang disembunyikan. Tetapi ketika mereka tidak terbuka, berarti ada yang disembunyikan," terangnya.

Senada dengan Roni Pasla, Anggota Banggar lainnya Ruslan Tarigan mengatakan bahwa TAPD Kota Pekanbaru sudah menciderai hati nurani rakyat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru.

"Kota Pekanbaru ini kondisinya sekarang ini darurat banjir. Pemko Pekanbaru sebagai fungsi pelaksana anggarannya, kita belum melihat rasionalisasi anggaran tahun 2021 ini. Belum ada juga penanganan secara serius dari pemerintah," tuturnya.

Ruslan juga menyayangkan atas ketidakhadiran TAPD Kota Pekanbaru dalam rapat Banggar. Padahal, salah satu pembahasan dalam rapat banggar yaitu mempertanyakan realisasi anggaran skala prioritas tahun 2021.

"Tentu sangat kita sayangkan. Saya pikir ketidakhadiran sebanyak dua kali ini, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini bisa dipanggil paksa," ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap Ketua TAPD Kota Pekanbaru Muhammad Jamil dapat menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Pekanbaru.

"Harapan kita, kalau disurati secara lembaga itu ya jangan dibalas melalui WhatsApp. Ya dibalas juga dengan surat resmi dengan alasan yang tegas dan rasional. Supaya jangan tejadi miss komunikasi seperti ini," pungkasnya. (*)