Tokoh Masyarakat Minta Kajari Kuansing Jalani Putusan Hakim Sepenuhnya

KUANSING (RUANGRIAU) - Penanganan kasus SPPD fiktif di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing mendapat sorotan dari tokoh adat dan masyarakat Kuansing. Perwakilan Tokoh adat dan masyarakat Kabupaten Kuansing Edyanus Herman Halim, meminta agar penanganan kasus ini mesti berjalan dengan benar dan tidak berlandaskan kepentingan apapun.

Kepada sejumlah media, Kamis (8/4/2022) siang, di sela pertemuan para Datuk sesepuh adat dan masyarakat Kabupaten Kuansing di Kota Teluk Kuantan, Edyanus yang juga sebagai Datuk Bisai Limo Koto di Tongah atau Datuk besar di lima kenegerian itu  meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena ia melihat ada kesan jika pihak Kejari Kuansing belum menjalankan semua putusan Hakim dalam sidang Praperadilan kemarin, salah satunya adalah mengembalikan harkat martabat pemohon atau tersangka seperti semula.

Sebab, menurutnya, sehari setelah putusan praperadilan, pihak Kejari Kuansing malah mengeluarkan Sprindik penyelidikan yang baru. Dan itu sangat menjadi pertanyaan besar dari para tokoh dan tetua masyarakat yang ada di Kuansing ini apakah putusan hakim itu sudah dijalankan pihak Kejari semua atau belum.

"Seharusnya, Kejari Kuansing menyelesaikan semua putusan hakim praperadilan itu baru keluarkan Sprindik. Kalau tak salah saya, salah satu putusan hakim praperadilan yang berbunyi mengembalikan harkat dan martabat pemohon itu apa sudah dijalankan atau belum. Soalnya baru sehari putusan di praperadilan Kejari sudah mengeluarkan Sprindik baru. Ini yang menjadi pertanyaan oleh semua tokoh dan tetua yang ada di Kuansing ini,'' ujar Edyanus.

Edyanus juga meminta agar pihak Kejari untuk bisa menciptakan keseimbangan penegakan hukum agar tidak menjadi wasangka yang macam-macam dari masyarakat bahkan tokoh masyarakat di Kabupaten Kuansing. Karena menurut Edyanus seharusnya pihak Kejari juga memeriksa semua SPPD di semua sekretariat dan OPD yang ada di Pemda Kuansing.

''Seharusnya Kejari juga memeriksa semua SPPD di semua Sekretariat dan OPD di Pemda. Itu sangat bagus jika Kejari memeriksa semuanya. Kita tidak ada membela yang salah. Tapi kita hanya minta pelurusan dalam penegakan hukum ini. Jangan sampai ada kesan tebang pilih,'' pesan Edyanus lagi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Hadiman MH menjelaskan mengenai perkara, apalagi perkara praperadilan apapun putusan hakim wajib dilaksanakan oleh Jaksa sesuai KUHAP.

Namun harus dipahami oleh semua, bahwa dalam putusan praperadilan itu adalah bukan putusan final dalam sebuah perkara pidana. Sebab, didalam putusan praperadilan jika hakim memenangkan tersangka maka dalam putusan hakim praperadilan itu, masih ada kekurangan bukti atau tidak sah bukti dalam menetapkan tersangka.

Maka dari itu, menurut Hadiman, penyidik kapan saja boleh menerbitkan Sprindik baru dengan waktu tidak ditentukan. Juga kapan saja boleh menetapkan tersangka jika sudah memenuhi dua alat bukti baru dan hal ini sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat 3.

''Itu sudah tertuang dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 di Pasal 2 ayat 3. Kita minta semua pihak dapat memahami itu,'' jelas Hadiman.

Sedangkan jika ada pertanyaan dari masyarakat apakah harkat martabat sudah dipulihkan oleh Jaksa, Hadiman mengaku jawabannya sudah. Hal itu dilaksanakan dengan mengeluarkan pemohon dari tahanan dan statusnya dari tersangka menjadi saksi.

''Sudah kita lakukan dengan mengeluarkan pemohon dari tahanan. Statusnya dari tersangka ke saksi. Kalau masalah jabatan apakah bisa dipulihkan lagi dengan jabatan sedia kala, itu adalah urusan bupati yang menjadi atasan pemohon itu,'' pungkas Hadiman. (*)