Kabid Sarana Disdik Kuansing Non Aktif Dituntut 2 Tahun Penjara, Si Pengusaha Dituntut 7 Tahun Penjara

TELUKKUANTAN (RUANGRIAU) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) membacakan tuntutan kasus yang menyeret Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Kuansing non aktif, Sartian dalam kasus dana pengadaan modul eksperimen pembelajaran IPA Sains SD berbasis digital interaktif tahun anggaran 2019. Tidak tanggung-tanggung, JPU Kejari Kuansing menuntut terdakwa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. 

Dalam sidang tuntutan Jaksa yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri (Tipikor) Pekanbaru, Rabu (28/04/2021), dipimpin Hakim Ketua Iwan Irawan SH, Hakim Anggota Yelmi SH MH, dan Hakim Anggota Adrian SH MH. JPU Kejari Kuansing dalam hal ini Samsul Sitinjak SH dan Jaksa Danang, SH juga menuntut Endri Erlian Selaku Direktur CV. Aqsa Jaya Mandiri (AJM) pidana penjara selama 2 tahun. 

Namun, Endri Erlian diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 60.000.000,00 dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal  terdakwa tidak mempunyai harga benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Aries Susanto S.Hut pihak swasta yang melaksanakan proyek Pengadaan modul, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan.

Kemudian, membebankan uang pengganti kepada terdakwa Aries Susanto sebesar Rp 1.355.570.000,00 dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harga benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, terdakwa dipidana penjara selama 3 bulan penjara.

JPU Kejari Kuansing membacakan tuntutan bahwa ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketiga terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, JPU membacakan adapun hal-hal yang memberatkan sebagai berikut; Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara; Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, ketiga terdakwa juga hadir di sidang virtual langsung dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan.

Sidang ini dilanjutkan pada Rabu depan 5 Mei tahun 2021 dengan agenda sidang pledoi dari terdakwa. (*)