Perusahaan Cempaka Properti di Kuansing, Diduga Pecat Karyawatinya Yang Minta Izin Melahirkan ?

KUANSING (RUANGRIAU.COM) -Nasib malang menimpa salah satu pekerja di Kabupaten Kuantan-Singing (Kuansing), minta izin untuk melahirkan, dirinya malah dipaksa untuk mengundurkan diri oleh pihak tempatnya bekerja. Dan itu  didiuga dilakukan oleh Cempaka Properti, perusahaan swasta yang bergerak di bidang properti di Kota Teluk Kuantan.

Informasi yang diterima RuangRiau.Com dari seorang karyawati  yang dipecat oleh Cempaka Properti bernama Putri (25) warga Inuman itu, awalnya dirinya mengajukan izin untuk melahirkan karena usia kandungannya sudah memasuki masa tunggu persalinan. Namun pihak Cempaka Properti, malah memaksanya untuk membuat surat pengunduran diri.

''Usia kandungan saya sudah masuk masa tunggu persalinan, makanya saya ajukan izin, tapi orang kantor malah menyuruh saya membuat surat pengunduran diri. Jelas saya tidak terima,'' ujar Putri.

Putri juga menyesalkan kebijakan pihak kantornya yang terkesan semena-mena terhadapnya. Dimana dirinya sudah mengabdi di perusahaan tersebut selama 3 tahun. Apalagi ada pihak manajemen mengucapkan tidak akan membayar pekerja yang tidak bekerja, jelas makin membuat Putri semakin kecewa.

''Alasan pihak perusahaan bisa besar biaya operasional dan perusahaan tidak mau membayar orang yang tidak kerja,'' ungkap Putri kepada RuangRiau.Com Jumat (18/02/2022) siang.

RuangRiau.Com juga mengkonfirmasi pihak Cempaka Properti melalui salah satu pihak manajemennya yang bernama Rizal. Menurut Rizal, apa yang diungkapkan oleh Putri itu adalah salah paham. Rizal mengaku pihaknya hanya memberi surat perjanjian agar yang bersangkutan bisa kembali bekerja usai melahirkan.

''Itu hanya miskomunikasi saja, didalam surat untuk Putri itukan sudah jelas tertulis jikalau dia masih mau bekerja kita akan tetap di Terima,'' Kata Rizal saat ditemui dikantornya Jumat (18/02/2022) siang.

Tidak puas dengan jawaban maneger tersebut kami mencoba mengkonfirmasi owner dari perusahaan baik lewat pesan singkat whatsapp maupun telepon seluler akan tetapi hingga saat ini tidak ada jawaban.

Dan untuk diketahui, Pengaturan mengenai cuti hamil/melahirkan diatur dalam Pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni diayat 1 berbunyi,  “Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.

Aturan ini hanya menetapkan durasi minimal yang wajib diberikan bagi pekerja perempuan yang hamil dan melahirkan. Artinya perusahaan dapat memberikan waktu istirahat/cuti yang lebih lama dari ketentuan 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 84 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan “Setiap pekerja buruh yang menggunakan hak waktu istirahat hamil dan melahirkan berhak mendapat upah penuh''.